angkaberita – Langkah Bupati Cen Sui Lan turun ke Kemenhub RI merundinkan nasib kontrak tol laut rute Tanjung Priok ke Natuna berujung kabar baik. Kemenkeu melalui Ditjen Anggaran menyetujui perpanjangan kontrak tol laut tadi hingga 31 Desember 2025.
Sedianya kontrak tol laut berakhir 26 Oktober. Tapi, dengan terbitnya addendum, Kemenhub melalui PT Pelni dapat melanjutkan operasional tol laut hingga akhir tahun. Ikhwal itu terungkap usai Bupati Cen bertolak ke Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub RI, Senin (27/10/2025).
“Program tol laut menjadi perhatian kami, karena ini bagian dari visi dan misi membangun Kabupaten Natuna lebih baik, terutama aspek kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Cen. Koordinasi intensif ke Kemenhub tadi demi memastikan konektivitas logistik antarpulau tetap terjaga, terutama di wilayah perbatasan.
Antisipasi Lonjakan Harga
Targetnya, layanan tol laut terus tersedia hingga akhir tahun, bersamaan akhir tahun anggaran. Selain konektivitas, juga memastikan ketersediaan logistik di Natuna bersamaan musim utara. Nah, kepada Kemenhub, Bupati Cen menjelaskan pelayanan terakhir tol laut pada 26 Oktober.
Berdasarkan pola tahun sebelumnya, pelayaran baru dimulai awal Januari 2026. Artinyam terdapat jeda kekosongan pelayanan tol laut selama beberapa pekan. Kondisi itu, menurut Bupati Cen, berpotensi memicu kenaikan harga barang kebutuhan.
Sekaligus berkurangnya ketersediaan logistik di Natuna. Padahal, Natuna bergantung distribusi jalur laut. “Jika terjadi jeda tanpa pengganti, masyarakat di kepulauan bisa terdampak langsung. Harga kebutuhan pokok naik, sementara suplai logistik menipis. Kami ingin hal itu diantisipasi,” beber Bupati Cen.
Kekhawatiran bertambah setelah kapal roro sebagai alternative transportasi barang dan penumpang akan menjalani masa docking tahunan mereka. Kondisi itu memicu hambatan ganda terhadap distribusi logistik ke Natuna.
Pemkab mengusulkan ada penyesuaian jadwal pelayaran atau solusi operasional sementara, seperti penugasan kapal pengganti, guna menjamin kesinambungan arus barang dan kebutuhan warga di Natuna.
Distribusi MBG Perbatasan
Saat rapat, Dandim Natuna Kolonel (Inf) Ruruh Sejati juga menyampaikan kekhawatiran potensi tertundangnya pembangunan gerai Kopdes Merah Putih, proyek pemberdayaan masyarakat tengah dikerjakan TNI di Natuna
Terutama potensi kendala distribusi material dan bahan bangunan akibat terhentinya layanan tol laut. Begitu juga pasokan distribusi logistik program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus prioritas Pemkab di Natuna.
“Jika distribusi terganggu, pasokan bahan makanan ke sekolah dan pos layanan masyarakat bisa menurun. Dampaknya, pelaksanaan program MBG menjadi tidak optimal,” sebut Bupati Cen. Pihak Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub RI, memastikan mereka telah perpanjangan kontrak tol laut.
Kini tahap akhir proses persetujuan addendum kontrak hingga 31 Desember 2025. Ditjen Anggaran Kemenkeu telah menyetujuinya sekaligus mengamankan kelancaran pasokan logistik hingga akhir tahun. Pemkab dan Kemenhub serta Pelni akan terus sinkronisasi agar jadwal pelayaran tak mengalami jeda kelamanaan.
“Sinergi lintas lembaga menjadi kunci. Dengan kerja sama yang baik, rantai pasok logistik tetap terjaga dan pembangunan nasional di wilayah perbatasan bisa berjalan berkesinambungan. Informasi dari Ditjen Hubla adendum kontrak tol Laut untuk rute Tanjung Priok ke Natuna hingga 31 Desember 2025, disetujui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA),” kata Bupati Cen.
(*)