angkaberita – Kalangan DPR menyebut kunci pariwisata bukan destinasi, tapi akses transportasi. Di Kepri, kunci akses pariwisata di subsidi transportasi. Kenapa?
Sebab, pariwisata Kepri pernah mengalami kejayaan itu lewat kebijakan hotdeals di era Menpar Arif Yahya, dan setahun lalu melalui diskon seaport tax wisman ke Kepri lewat pintu laut Batam. Di Pasuruan, seperti detikcom tulis, legislator DPR Bambang Haryo menyebut transportasi kunci pariwisata.
Destinasi boleh memesona, sebut dia, tapi tanpa tranportasi publik ke lokasi, wisatawan bisa enggan datang berplesiran. “Destinasi wisata kita sangat butuh akses transportasi publik terintegrasi,” tegas anggota Komisi VII DPR, kemarin.
Wisman, sebut dia, enggan datang ke Indonesia karena negara tetangga punya sistem transportasi lebih memadahi, terkoneksi langsung dengan destinasi wisata. Terpisah, Menpar Widiyanti merespon dengan memperbanyak rute penerbangan.
Kemenhub menjawabnya, termasuk dengan kembali menetapkan Bandara RHF di Tanjungpinang, Kepri, kembali berstatus internasional. Sehingga, untuk sebagian, memungkinkan penerbangan direct flight dan atau penerbangan carter dari luar negeri, terutama dari Tiongkok dan Korsel.
Cara Pemkab Badung
Di Kepri, merujuk “rukun iman” pariwisata, akses menjadi pekerjaan rumah terberat. Terbukti, meskipun berganti sekian Kadispar, persoalan transprotasi belum terurai. Padahal, untuk sebagian, bukan tiada jalan tengah mengurai persoalannya.
Yakni, berkaca dari kesuksesan Badung di Bali, ialah sinergi hibah lintas kabupaten/kota. Nah, Pemprov Kepri dapat mengadopsinya, dengan “memaksa” Batam melakukan cara serupa. Yakni, bentuknya bukan hibah daerah, tapi subsidi transportasi. Sumbernya, untuk sebagian, dana transfer antara daerah.
Pendeknya, jatah dana perimbangan kabupaten/kota dari Pemprov Kepri ke Batam, dialihkan menjadi hibah subsidi transportasi ke kabupaten/kota tetangga, seperti Tanjungpinang dan Karimun, atau Anambas Natuna dan Lingga, dengan skema eksekusi subsidi berdasakan calender of event pariwisata.
Toh, kata Gubernur Ansar, tanpa intervensi. Pariwisata Batam telah berkembang, alias autopilot. Dengan dua sumber keuangan daerah, APBN lewat BP Batam dan APBD Pemko, Batam tak perlu dana transfer antara daerah, cukup PBJT dan PAD lainnya. Buktinya, APBD mereka tahun depan menjulang.
Semisal, di Oktober, jor-joran atraksi wisata di Tanjungpinang, Batam dapat menyubsidi transportasi wiaman ke Pinang lewat hibah tadi sesuai jadwal hajatan wisata tadi. Itulah sinergi, untuk sebagian, sekaligus bentuk tanggung jawab KDH merealisasikan target kunjungan masing-masing. Kolaborasi tadi juga sejalan substansi UU Pariwisata barusan ketuk palu, yakni menghadirkan ekosistem pariwisata.
(*)