angkaberita – Kepemimpinan Gubernur Ansar tengah dalam sorotan. Selain Kepri masuk pantauan KPK lantaran rawan korupsi, Pemprov Kepri dua tahun terakhir juga dinilai kian tertutup terhadap publik. Bahkan, terdapat 17 OPD dinilai tidak terbuka alias tidak informatif, termasuk BKAD dan Baperenlitbang.
Ujungnya, Gubernur Ansar disebut-sebut mulai uring-uringan. Benarkah? Sebab, seperti prokepri.com tulis, Selasa (14/10/2025), berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 dari KPK, Kepri mencatat skor 71,66 alias berada di kategori merah.
KPK menegaskan daerah kategori merah menjadi pantuan radar mereka. Sebab, publik menilai Kepri rawan praktik korupsi. SPI merupakan survei persepsi, dan sumbernya bukan hanya publik tapi juga internal ASN di Pemprov Kepri.
Sentil Kepala OPD Mundur
Selain rawan korupsi, Pemprov Kepri berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Monev) tahun 2024 dari Komisi Informasi, seperti hariankepri tulis, Selasa (14/10/2025), juga kian tertutup kepada publik. Terbukti, terdapat 17 OPD masuk kategori tidak informatif.
Hanya satu OPD dinilai informatif, dengan skor keterbukaan informasi di angka 90,07. Pekan lalu, Gubernur Ansar juga menyoroti buruknya komunikasi antar OPD di Pemprov. Selain soal transparansi, Gubernur Ansar juga menekankan pentingnya penguatan budaya kerja.
Dia juga meminta kepala OPD rutin pertemuan dengan staf membangun suasan kerja terbuka dan kekeluargaan. “Kalau kepala OPD tiga bulan tidak pernah rapat dengan bawahannya, lebih baik mundur saja,” sentil dia. (*)