angkaberita – Pemicu belanja pegawai di Pemprov Kepri membengkak ternyata, untuk sebagian, bukan semata gegara pengangkatan tenaga PPPK di tahun 2024 dan 2025. Tapi, juga akibat jor-joran pembukaan skema alih tenaga fungsional. Hampir semua OPD, tak peduli layanan atau bukan, mengadopsinya.
Sebab, disebut-sebut tunjangan mereka lebih tinggi dibanding sewaktu berstatus tenaga administratif. Kabar buruknya, tak sedikit tenaga fungsional di Kepri justru idle capacity akibat tidak jelas Tupoksi mereka. Masih beruntung fungsional di bawah bidang di OPD.
Sebab, untuk sebagian, terdapat juga fungsional di bawah kepala OPD. Jatuhnya mirip-mirip staf ahli di Setdaprov Kepri. Padahal mereka kompeten, karena levelnya fungsional madya atau setidaknya pernah menjabat Kabid di OPD.
Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara blak-blakan belanja pegawai di APBD Kepri berisiko terkontraksi di tahun depan. Sebab, berdasarkan UU HKPD, tahun 2027 maksimal belanja pegawai di APBD sebesar 30 persen. Kini, belanja pegawai pegawai di Pemprov Kepri hampir 40 persen, sekitar 37 persen.
Beruntung, penerimaan daerah di APBD, terutama lewat PAD dari pajak kendaraan bermotor, terhitung tinggi. Sehingga dapat membantu pembayaran TPP mereka setiap bulannya, meskipun tahun ini agak terlambat. Bahkan, tahun depan, Pemprov ancang-ancang memangkas besarannya. (*)