angkaberita – Demo berakhir kerusuhan dua hari terakhir berujung penonaktifan sejumlah anggota DPR. Setelah Nasdem, PAN dan Golkar resmi menonaktifkan kader mereka di Senayan. Mereka tetap bergaji, tapi tidak berhak tunjangan. Di APBN, keperluan gaji dan tunjangan DPR menyedot APBN hingga Rp 1,74 triliun per tahun.
Puncaknya, Presiden Prabowo mengumpulkan ketum parpol dan ketua lembaga tinggi negara. Hasilnya, ketum parpol akan menyanksi kader mereka. Kemudian Presiden dan ketum parpol sepakat meniadakan tunjangan.
Kabar tadi langsung menjadi bola salju desakan kepada parpol di luar koalisi Prabowo-Gibran menyanksi kader mereka. Pemicunya, untuk sebagian, sama. Yakni, komentar-komentar mereka dinilai tidak empati dengan kondisi kebatinan publik di tengah kondisi tekanan ekonomi.
Sebelum menghapuskan tunjangan DPR, Presiden Prabowo juga telah menghapuskan tantiem direksi BUMN di Tanah Air. Langkah dia bersamaan keputusan MK melarang wakil menteri rangkap jabatan, termasuk di BUMN.
(*)
