angkaberita – Teka-teki dari mana pegawai PPPK paruh waktu di Pemprov Kepri mendapat gaji setiap bulannya terjawab lewat APBD-P 2025. Senin (25/8/2025), DPRD Kepri ketuk palu pengesahan, dengan skema APBD defisit sebesar Rp 20 miliar lebih.
DPRD Kepri menyetujui usulan Gubernur Ansar mematok belanja daerah di angka Rp 3,933 triliun, meskipun penerimaan daerah turun Rp 7,3 miliar dibanding APBD 2025 murni sebesar Rp 3,911 triliun. Belanja pegawai menyedot kenaikan terbesar. Yakni, Rp 1,32 triliun.
Ansar berjanji menambal defisit sebesar Rp 22,2 miliar akibat kenaikan belanja sebesar Rp 14,7 miliar dari penyesuaian SiLPA tahun 2024. Selain belanja pegawai, APBD-P juga terkuras belanja pendidikan dan infrastruktur, masing-masing, Rp 1,11 triliun dan Rp 1,07 triliun.
Belanja daerah tadi, untuk sebagian, guna membayar gaji bulanan pegawai PPPK paruk waktu di Pemprov Kepri. Tapi, lewat Kepala BKD Kepri, Pemprov memastikan tidak mengalokasikan dari belanja pegawai. Sebab, belanja pegawai menanggung pegawai berstatus PNS dan PPPK.
Bukan Belanja Pegawai
“Kita pastikan mereka akan tetap menerima gaji, meskipun jumlahnya lebih rendah daripada PPPK penuh waktu. Tapi, yang kami tahu gaji mereka ini nantinya dibayar bukan dari belanja pegawai,” kata Yeny Trisia Isabella, seperti hariankepri tulis, baru-baru ini.
Di Maret, Pemprov Kepri menyiapkan skema alih daya, alias outsourcing bagi pegawai non-ASN tadi, belakangan berubah menjadi pegawai PPPK paruh waktu. Jumlah mereka di Pemprov, setelah pengangkatan pegawai PPPK di 2024 dan 2025, juga tak sedikit.
Per Agustus, Yeny mengklaim, Pemprov Kepri mengajukan 1.524 formasi, dengan rekrutmen tenaga pendidik terbanyak. Yakni, 709 orang. Selebihnya tenaga kesehatan 37 orang, tenaga teknis 677 orang, dan 87 orang non-ASN tak lulus tes CPNS tahun lalu.
“Formasi itu tersebar di 28 OPD di lingkungan Pemprov Kepri,” jelas Yeny. Nah, lewat APBD-P, Pemprov berjanji mengurus nasib mereka, termasuk kepastian status dan gaji serta jam kerja mereka. Karena tak bersumber dari belanja pegawai, opsinya anggaran pendidikan dan belanja infrastruktur.
Kecuali Gubernur Ansar dan TPAD Kepri, publik hanya dapat meraba-raba saja sumber anggarannya. Termasuk kemungkinan opsi seperti penggajian tenaga honorer di masa lalu. Yakni, lewat belanja barang tercakup dalam anggaran pendidikan dan infrastruktur tadi. (*)