angkaberita – Langkah Gubernur Ansar mengajak DPRD Kepri membiayai APBD tahun 2026 lewat utang ke BRK Syariah agaknya bakal mulus. Terbukti, kendati penerimaan turun, Pemprov Kepri justru menambah belanja daerah.
Barter dana Pokir? Kecuali TPAD dan Banggar DPRD Kepri, publik hanya dapat menebak-nebak. Sebab, meskipun belanja daerah di APBD-P 2025 melonjak, tapi Pemprov tidak menganggarkan TPP bagi ASN bersumber rekrutmen Pegawai PPPK tahun 2024.
Pemprov disebut akan menggangarkan di APBD 2026, bersamaan dengan rencana ngutang ke BRK Syariah. Skenario itu, untuk sebagian, tergambar lewat APBD-P 2025. Selain pembahasan DPRD Kepri terkesan kejar setoran, juga Pemprov menambal defisit belanja lewat pajak kendaraan, dengan iming-iming umroh.
Di APBD-P, Gubernur Ansar menambah belanja daerah menjadi Rp 3,933 triliun. Sebelumnya Rp 3,918 triliun. Padahal, pendapatan daerah hanya Rp 3,911 triliun, dari sebelumnya Rp 3,918 triliun. Pemprov menutup defisit tadi dengan SiLPA, termasuk hasil pembiayaan belum terealisasi.
Barter Porkir?
Wagub Nyanyang, pada satu kesempatan, berjanji APBD-P 2025 ketuk palu di bulan Juli. Jauh sebelum itu, Pemprov lewat Sekdaprov telah angkat bendera putih, termasuk blak-blakan tidak ada duit di kas daerah. Hanya cukup bayar gaji ASN dan operasional, di luar TPP.
Sehingga, dalam banyak kesempatan, Gubernur Ansar dan Wagub Nyanyang kompak menyentil soal dana Pokir DPRD lewat OPD di Pemprov. Jumlahnya di APBD disebut-sebut tembus Rp 300 miliar. Kecuali Iman, Ketua DPRD Kepri, tidak ada komentar dari 44 legislator lainnya.
Sehingga mencuat dugaan, APBD-P 2025 akan mengakomodasi dana Pokir hingga ujung tahun anggaran 2025, dengan kompensasi DPRD Kepri merestui keinginan Gubernur Ansar ngutang ke BRK Syariah tahun depan. Angkanya, berubah-ubah, ada menyebut Rp 110 miliar.
Belakangan Rp 500 miliar, setara jatah dana transfer APBN ke Kepri kena transfer di tahun 2026. Belum ada konfirmasi resmi terkait spekulasi barter dana Pokir tadi. Tapi, besar kemungkinan DPRD Kepri akan mengesahkan APBD-P 2025 tanpa catatan.
PDIP Absen
Terbaru, Senin (25/8/2025), DPRD Kepri dijadwalkan ketuk palu pengesahannya. Sekaligus menjadikan Perda APBD 2025. Kecuali Golkar dan PKS, kabar beredar disebut tidak seluruh anggota DPRD Kepri menghadiri paripurna pengesahan APBD-P.
Bahkan, PDIP dikabarkan absen sama sekali. Empat anggota fraksi mereka disebut berhalangan hadir alias izin tidak hadir. lantaran ada kepentingan lain. Begitu juga Gerindra, tidak seluruh anggota fraksi mereka hadir.
Sedangkan Nasdem, ketua fraksi mereka disebut-sebut absen. Kehadiran PKS, untuk sebagian, menjadi gambaran kian mesranya Ansar dengan Suryani. Nama terakhir Ketua DPW PKS Kepri. Di Pilgub Kepri kemarin, PKS mendukung Ansar-Nyanyang. (*)