angkaberita – Hingga 30 Juni, realisasi pendapatan negara di Kepri hampir 40 persen target tahun 2025. Penerimaan pajak, meskipun turun drastis dibanding periode sama tahun lalu, tetap menjadi kontributor terbesar. Selebihnya kebijakan efisiensi membuat OPD di Pemprov Kepri memilih wait and see belanja anggaran mereka.
Kondisi itu terungkap lewat keterangan resmi Kemenkeu melalui APBN Kita di Kepri. “Pendapatan negara di Kepri terealisasi sebesar Rp 6.658,31 miliar, atau 36,88 target,” tulis Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara, pekan lalu.
Sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak, yakni Rp 5.405,32 miliar atau 81,18 persen dari keseluruhan pendapatan negara di Kepri, dengan pertumbuhan minus 4,22 persen (yoy). Belanja APBN di Kepri, hingga akhir Juni, sebesar Rp 6.207,20 miliar, atau terealisasi 37,37 persen dari pagu belanja tahun 2025.
Akibat kebijakan efisiensi, realisasi belanja pemeruntah pusat di Kepri terkontraksi hingga 14,36 persen dibanding periode sama tahun lalu. Begitu juga komponen belanja modal terkontraksi sebesar 74,43 persen dibanding periode sama tahun lalu, meskipun belanja pegawai masih tetap tertinggi realisasi yakni Rp 1.220,81 miliar, atau setara 54,26 persen, naik 2,34 persen dibanding periode sama tahun lalu.
Kemudian realisasi penyaluran transfer ke daerah, alias dana transfer ke Kepri, sebesar Rp 3.671,76 miliar, atau 43,44 persen pagu. Meski demikian, Pemprov Kepri memilih wait and see eksekusi belanja TKD akibat defisit penerimaan daerah. OPD Pemprov memilih menunggu perubahan kebijakan anggaran lebih dulu. (*)