angkaberita - Musim pangkas TPP ASN Pemprov agaknya telah tiba. Terbaru, kabar Pemprov belum membayar TPP ASN menghantui rencana Gubernur Ansar mengajukan APBD-P ke DPRD Kepri. Sebab, dalam APBD-P nantinya Pemprov disebut-sebut bakal memangkas TPP ASN Kepri menambal defisit APBD akibat belanja pegawai membengkak.
Jika merujuk pernyataan Wagub Nyanyang, Pemprov bakal mengajukan APBD-P Ke DPRD Kepri di bulan Juli sekaligus ketuk palu, meskipun Mendagri membuka peluang pembahasan sejak bulan Mei. Kabar pemangkasan TPP Pemprov Kepri di APBD-P terlontar dari Sekdaprov Adi Prihantara, beberapa waktu lalu.
Awal Mei, Adi Prihantara dikabarkan beralih ke Inspektorat Pemprov menjadi pejabat fungsional pengawasan di sana. Sekdaprov merupakan Ketua TPAD Kepri, mitra Ketua Banggar DPRD Kepri membahas APBD-P nantinya. Rencana pemangkasan TPP ASN agaknya bakal menjadi isu panas di APBD-P.
Dana Pokir Vs TPP ASN
Apalagi, hingga sekarang, Pemprov Kepri belum juga mengangkat tenaga PPPK rekrutmen mereka di tahun 2024. Dengan perintah Presiden Prabowo agar Pemda mengangkat mereka mulai Juni, di Kepri sebagian Pemko/Pemkab malah telah pelantikan, kontraksi APBD Kepri diperkirakan kian membesar seiring memblenya realisasi PAD di APBD.
Rekrutmen PPPK di Pemprov Kepri sempat memicu kritikan DPRD Kepri, khususnya soal klausul pengangkatan tanpa TPP. Belakangan Pemprov membatalkan, dan mengubah besaran TPP bervariasi sesuai masa kerja. Puncaknya, Pemprov “memaksa” DPRD memangkas Pokir agar jatah THR ASN tak terpangkas berdalih kebijakan “berbagi”.
Dengan struktur APBD mengandalkan dana transfer APBN, dengan PAD masih menyusu pajak kendaraan dan turunannya, pembahasan APBD-P nantinya bakal bergaduh soal dana Pokir dan pemangkasan TPP ASN. Apalagi kini mulai terdengar kritikan ke DPRD Kepri setelah DPR menyindir kinerja PAD Kepri. Isu panasnya belanja pegawai, termasuk gaji dan TPP tenaga PPPK Pemprov.
(*)
