angkaberita – Buntut Gubernur Abdul Wahid uring-uringan ke Bapenda Riau setelah APBD 2024 utang Rp 2,2 triliun, Pemprov berencana menggandeng Bank BRI mengggarap pajak kendaraan bermotor. Gubernur mengkritik Bapenda karena pajak kendaraan tak meningkat.
Padahal jumlah kendaraan setiap tahun di Riau bertambah. Saat itu, Kepala Bapenda Evarefita merespon tengah mengusahakan peralatan khusus ke BRK Syariah khusus mempercepat proses pembayaraan pajak kendaraan lewat UPT Bapenda di kabupaten/kota.
Tapi, kata Kepala Bapenda, BRK belum merespon. Padahal, BRK merupakan bank penampungan keuangan daerag, alias RKUD. Istilah kerennya payroll banking Pemprov Riau. Terbaru, Pemprov mematangkan rencana menggandeng Bank BRI menjadi pengelola RKUD.
Tapi, khusus pembayaran dan layanan pajak kendaran bermotor dan BBnKB. Asisten III Setdapriv Riau, Elly Wardhani memimpin rapat pematangan rencana tadi di Pekanbaru, Rabu (23/4/2025). Hadir Kepala Bapenda Evarefita dan pihak BRI.
“Saat ini masih tahap penjajakan antara BRI dengan Bapenda Riau,” kata Elly, seperti rilis Pemprov Riau di laman resmi mereka. Kata Elly, kerjasama RKUD dengan BRI diharapkan dapat memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sekaligus memudahkan warga membayar pajak kendaraan dan BBnKB.
Pertimbangan ke BRI, Elly mengatakan, reputasi bank, kualitas pelayanan dan manfaat ke Pemprov. Rekening BRI menjadi rekening operasional, dan eksekusi menunggu kerjasama Bapenda dan BRI. Sebelumnya Gubernur Abdul Wahid disebut-sebut juga mengultimatum ke pejabat Bapenda Riau agar mengejar target, kalau meleset meminta mereka mengundurkan diri.
(*)
