angkaberita - Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjuk Hillary B. Lasut menakhodai Badan Konstituen DPP Demokrat. Dengan begitu, dia menjadi satu dari tiga sosok bertanggung jawab langsung kepada Ketum Demokrat di struktur kepengurusan baru DPP Demokrat periode 2025-2029.
Dua lainnya, yakni Iftitah Sulaiman di Bappilu dan Herzaky Mahendra di Bakomstra sekaligus Jubir Demokrat. Kecuali Herzaki, Iftitah dan Hillary merupakan nama baru kepercayaan AHY di kepengurusan. AHY mengumumkan ketiganya, Senin (23/3/2025) setelah dia aklamasi di Kongres akhir Februari lalu.
Khusus Hillary, dengan kedudukan itu dia mengorkestrasi kerja-kerja konstituen lima gubernur dan ratusan walikota/bupati dari Demokrat, atau koalisi Demokrat di Pilkada kemarin. Dengan tugas itu, dia juga dimungkinkan memanfaatkan semua jaringan partai dan kekuatan elektoral.
Targetnya perkuatan konstituen nasional partai melalui mesin Demokrat di kabupaten/kota. Siapa Hillary? Dia anggota DPR dari Nasdem periode lalu. Kini legislator Demokrat di DPR setelah hengkang dari Nasdem di ujung periode. Hillary merupakan satu dari sekian perempuan politisi asal Sulut di DPR, atau pernah di Senayan.
Klan Politik Sulut
Saat kader Nasdem, dia menjadi anggota DPR termuda. Setelah berbaju Demokrat, dia menjadi legislator perempuan di DPR suara terbanyak, bahkan mengalahkan Puan Maharani, pentolan PDIP sekaligus Ketua DPR dua periode, serta Airin Rahmi Diany kader Golkar sekaligus peraih suara terbanyak di sana.
Torehan suaranya melesat hampir 300 persen. Putri Sulung Ely Lasut dan Telly Tjanggulung telah terbiasa dengan dunia politik sejak belia. Sebab, kedua orang tuanya menjabat kepala daerah lewat Pilkada. Elly dua kali Bupati Talaud, dan sang ibu Bupati di Minahasa Tenggara.
Keduanya di Sulut. Elly juga berkali-kali mencoba peruntungan ke Pilgub Sulut. Di sana, mereka termasuk klan politik, seperti keluarga Paruntu di Golkar dan Sarundajang di Demokrat serta Dondokambey di PDIP. Selain merekrut dan menempatkan Hillary di kursi Badan Pembinaan Konstituen, AHY juga merombak skenario kepengurusan dia.
Karena bukan oposisi pemerintahan, kepengurusan DPP menyerupai kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran. Yakni, dengan menunjuk tujuh Waketum, dari sebelumnya 11, layaknya Menko di pemerintahan sekaligus merepresentasi tujuh wilayah terbesar di Tanah Air. Nah, Menteri PUPR Doddy Anggodo dan Teuku Rafly Menteri Ekonomi Kreatif menjadi dua di antaranya. Sebagai Sekjen, AHY menujuk Herman Khaeron Ketua Fraksi Demokrat di DPR.
(*)
