angkaberita – Kondisi efisiensi anggaran bukan berarti kepala daerah (KDH) lewat Pemda mengecilkan urusan stunting. Sebaliknya, KDH harus kreatif menangani persoalan stunting dengan kondisi anggaran terbatas. Kalau tidak, siap-siap kena damprat Presiden Prabowo.
Sebab, menuruut Wakil Mendagri Bima Arya, Prabowo pernah murka saat mendapat laporan adanya anggaran stunting di Pemda justru habis buat perjalanan dinas pejabat berkedok urusan rapat koordinasi. Tak main-main, dari Rp 2 miliar anggaran sebesar 61 persen tersedot ke perjalanan dinas.
"Pengentasan kemiskinan judulnya, tapi malah jalan-jalan pejabatnya. Kondisi ini disebut tidak manusiawi, tega, Pak Prabowo sudah Murka. Kalau marah biasa-biasa saja, jadi ini kondisinya lebih dari marah atau sudah stadium lima lah kira-kira begitu," jelas Wakil Mendagri, Bima Arya, seperti Kompas.com tulis, kemarin.
Akal-akalan Program
Saat itu, lanjut dia, Prabowo tengah rapat membahas anggaran dengan Menkeu. Kini, pesan Bima, kepala daerah dituntut kreatif membuat program bermanfaat langsung ke warga. Kebijakan efisiensi anggaran sekarang sebutnya, bukan menghilangkan anggaran pelayanan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Tapi, sebut dia, menggeser ke program bermanfaat ke warga. Tujuannya agar tak mucul kegiatan atau alokasi anggaran tak masuk akal. "Melalui SIPD bisa memonitor semuanya di daerah. Jadi saya ingatkan jangan memasukan alokasi tak masuk akal di daerah. Mungkin para OPD (dinas) paham juga, tapi pura-pura tak paham. Saya ingatkan ke kepala daerah baru, mending sudah Retret segera bedah APBD sebedah buku tebal bantal ini," pesan Bima.
Sentilan Bima itu seperti mengamini kelakar di kalangan ASN dan pemerintahan. Apapun persoalan di masyarakat, jalan keluar lewat birokrasi hanya tiga. Yakni, ke pusat berkonsultasi, ke provinsi berkoordinasi, dan ke kabupaten/kota sosialisasi, alias ujungnya perjalanan dinas.
(*)
