Pemprov Riau Di Ambang Kebangkrutan, Ribuan ASN Bakal Nganggur

angkaberita – Pemprov Riau di ambang kebangkrutan akibat defisit APBD. Gubernur Abdul Wahid mengaku pusing tujuh keliling mendengar Pemprov Riau menangguk utang Rp 2,2 triliun. Bahkan, dengan mengenolkan anggaran kegiatan seluruh OPD belum menutup utang.

"Saya mungkin akan ambil keputusan. Apakah karena tahun ini tidak ada kerja, artinya tidak ada kerja sama sekali pegawai OPD kita ini 21 ribu, termasuk guru-guru semua. Itu tidak ada kerja tahun ini,” kata Gubernur Wahid, seperti CNN Indonesia tulis, kemarin.

DPRD Riau, sebut dia, menyarankan Pemprov meniadakan anggaran kegiatan OPD semua. “Tapi, itupun tidak menutup (utang Rp 2,2 triliun),” tegas Wahid di Forum Konsultasi Publik RPJMD Riau 2025-2029. Dia berjanji mengevaluasi kebijakan pengelolaan keuangan dan penganggaran selama ini.

Baca juga :  APBD Pinang (2-Habis): Benahi (Penyakit) Defisit Lewat Jurus ASN Pemko

Dia bertekad menuntaskan di tahun ini. “Saya tegas-tegas saja. Biar kebijakan saya tidak populer, tidak masalah, yang penting persoalan saya selesai," janji dia sembari menyebut biasanya tunda bayar Pemprov berkisar Rp 200 miliar-Rp 250 miliar.

Opsi Ambil Utang

Pemprov mengklaim utang terbesar sepanjang sejarah Riau tadi akibat salah urus pemerintahan lama. Kemenkeu memberikan saran Pemprov segera rasionalisasi anggaran, termasuk memangkas belanja daerah bukan prioritas.

Istilah Kemenkeu, dengan penyesuaian otomatis (automatic adjustment), dengan mempertimbangkan pendapatan daerah. Kemudian, menggenjot PAD lewat pajak daerah belum tergarap. Terakhir mengajukan utang ke pemerintah, lewat Kemenkeu skema pinjaman daerah.

“(Tapi) harus dilakukan secara prudent dengan melihat kemampuan membayar kembali,” kata Deni Surjantoro, Kabiro Komunikasi Kemenkeu, merespon kondisi di Pemprov Riau. Sebelum Riau, Pemprov Sulsel juga terancam bangkrut akibat salah pengelolaan APBD.

Baca juga :  Lunas PBB Syarat Dapat TPP, Cara Cepat Isi Kas Daerah Pinang Lewat ASN Di Pemko?

Selama ini, tiga OPD menjadi kunci penyusunan dan pengelolaan APBD setiap daerah. Yakni, Bappeda dan Bapenda serta BPKAD. Mendagri Tito Karnavian pernah menyentil Bappeda dan BPKAD ketika daerah defisit APBD. Di Pemprov Riau, Gubernur uring-uringan dengan kinerja Bapenda di sana.


(*)

Bagikan