angkaberita – Gubernur Riau uring-uringan lantaran pajak daerah dari kendaraan bermotor stagnan, meskipun jumlah kendaraan bertambah dan konsumsi BBM meningkat setiap tahun. Gubernur Abdul Wahid berjanji buka-bukaan OPD nunggak pajak aset kendaraan mereka.
“Bapenda ini adalah kas daerah. Artinya, uang dan nafas kita ada di sini. Mengapa pendapatan kita stagnan, sementara jumlah kendaraan dan penggunaan BBM terus meningkat setiap tahun? Harus ada solusi agar penerimaan pajak bisa maksimal,” kata Gubernur Abdul Wahid di Kantor Bapenda Riau, seperti bertuahpos.com tulis, kemarin.
Gubernur Wahid menyoroti kinerja Bapenda terkait realisasi penerimaan pajak daerah. Sebab, kurun dua tahun terakhir, realisasi PAD dari pajak daerah stagnan di angka Rp 1,5 triliun. Hasil diskusi, Gubernur menyebut kurang maksimalnya penerimaan dari pajak kendaraan dan pajak BBM.
Selain itu, temuan dia, juga masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kondisi terakhir mentok di angka 30-40 persen. Sehingga banyak potensi pajak hilang alias tak tertagih. Satu di antaranya akibat perbedaan masih terjadinya kasus perbedaan tarif pajak kendaraan.
Seperti ada truk, tapi bayar pajaknya tarif sedan. “Ini aneh, dan sampai hari ini masih terjadi,” sebut Gubernur Wahid. Nah, dia berjanji akan buka-bukaan soal pajak kendaraan itu. Pemprov akan lebih transparan, termasuk dengan mengungkapkan OPD atau instansi pemerintah menunggak pajak daerah, termasuk aset kendaraan mereka.
“Jangan hanya rakyat yang ditagih pajak, sementara perusahaan dan instansi pemerintah justru menunggak. Ini bagian dari transparansi yang harus kita dorong,” janji Gubernur. Di Sumbar, Bapenda menemukan banyak ASN di kabupaten/kota tidak patuh pajak. Sedangkan di Kepri, Bapenda pernah berjanji menyisir aset OPD di Pemda demi mengejar kepatuhan pajak.
(*)
