angkaberita.id

Kudeta Bikin Proyek Pusat Data Nasional Di Batam Mandeg

gedung pusat data nasional di batam/foto via barakata.id

angkaberita –Menkomdigi memastikan proyek Pusata Data Nasional (PDN) di Batam tak berlanjut. Proyek data centre berkongsi dengan Korsel mandeg lantaran kemelut politik di sana. Dia membantah kabar tudingan proyek PDN kena efisiensi Inpres penghematan Presiden Prabowo.

"Jadi kalau data center Batam itu sebetulnya ini bukan karena efisiensi, tapi Data Center Batam .... ini program yang sudah lama kita ada kontrak kerja sama dengan Korea Selatan, kemudian tidak ada lanjutan dari itu," kata Meutya Hafidz, Menkomdigi, seperti Antara tulis, Selasa (4/2/2025).

Meutya mengungkapkan proyek mandeg lantaran tiada kelanjutan kontrak kerjasama dengan Korsel selama dua tahun terakhir. Dia menduga kemelut politik di Korsel menjadi satu dari sekian fakto penyebab terhentinya proyek PDN. Akibat dua tahu tiada pembangunan sama sekali.

Kata dia, kondisi itu berpotensi menghilangkan momentum pembangunan data centre skala besar demi pertumbuhan ekonomi. Padahal, PDN ditargetkan beroperasi akhir Maret 2025. Kemenkomdigi akhirnya memutuskan kontrak tak berlanjut lantaran Indonesia kehilangan momentum, meskipun Korsel meminta perpanjangan waktu proyek. “Jadi bukan dicabut juga, hanya tidak dilanjutkan," kelit Meutya. Sehingga anggaran teralokasi di APBN kembali ke pemerintah.

Kementerian Tajir

Lewat Inpres No. 1/2025, Prabowo penghematan besar-besaran APBN 2025. Total, pemerintah penghematan Rp 300 triliun lebih, seperenamnya lewat penghematan dana transfer ke APBD. Tahun 2025, Prabowo memangkas anggaran Kemenkomdigi hingga tinggal 41,83 persen, alias dipangkas sebesar Rp 4,49 triliun.

Sekjen Komdigi Ismail mengungkapkan efisiensi termasuk ke pagu anggaran Rp 773 miliar terkait pembatalan utang luar negeri proyek PDN di Batam. Padahal, per Januari 2025, Kemenkomdigi merupakan penyetor PNPB terbesar ke APBN. Realisasi setoran PNBP ke APBN 2024 juga overtarget.

Sedangkan Korsel dua bulan terakhir terbelit kemelut politik setelah Presiden Yoon Suk Yeol menerbitkan dekrit keadaan darurat berdalih keamanan nasional. Namun kubu oposan menuding dia melakukan kudeta politik. Kini dia ditahan menunggu persidangan dengan ancaman hukuman mati setelah DPR memakzulkan dia. Korsel merupakan negara dengan perekonomian terbesar ke-4 di Asia setelah China, Jepang dan India.

(*)

 

Bagikan
Exit mobile version