angkaberita – Pelindo Tanjungpinang resmi membatalkan kenaikan tarif masuk per 1 Februari. Sebagai gantinya, mereka berjanji mengoptimalkan pelayanan di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Bahkan, khusus keperluan itu, Pelindo (Persero) mengirimkan “veteran” mereka di Tanjungpinang sebagai utusan khusus direksi meredakan gaduh tarif.
“Mengingat kondisi saat ini, dan aspirasi kami terima dari masyarakat, kami sepakat membatalkan kenaikan pada 1 Februaqri 2025,” kata I Wayan Wirawan, Utusan Khusus Excecutive Director 1 PT Pelindo (Persero), seperti Ulasan tulis, kemarin. Pelindo Tanjungpinang selanjutnya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang.
Lewat perbaikan fasilitas, di darat maupun laut, kini terus berjalan. Mulai kursi ruang tunggu, pendingin ruangan, toilet dan lainnya. Intinya, Pelindo memberikan kenyamanan penumpang, terutama menyambut momen mudik Lebaran akhir Maret. Ke depan, sosialisasi kenaikan tarif, melibatkan Pemda dengan mempertimbangkan timing setelah proses peningkatan pelayanan.
Teruji Tangani Bola Panas
DPRD mengapresiasi keputusan Pelindo mundur selangkah demi melompat lebih jauh, termasuk kompromi memuluskan rencana kenaikan tertunda sejak terakhir naik tahun 2017 nantinya. Wayan bukan orang baru di Pelabuhan Sri Bintan Pura. Dia pernah menjabat GM Pelindo Tanjungpinang kurun 2015-2017.
Meskipun berlangsung alot, dia sukses memuluskan kongsi pengelolaan Pelabuhan Sri Bintan Pura dengan Pemko lewat skema bussines to bussines (BtB) menggandeng BUMD Tanjungpinang. Kompensasinya, Pelindo akhirnya menaikkan tarif setelah kenaikan terakhir di tahun 2009. Boleh disebut, Wayan teruji menangani bola panas kongsi pelabuhan saat relasi Pelindo dan Pemko memanas.
Bahkan, sempat terlontar gertakan memindahkan pelayaran domestik ke Pelabuhan Dompak. Disebut-sebut, skema fee sharing menjadi biang tarik ulur kongsi mereka dengan Pemko Tanjungpinang. Dia datang ke Tanjungpinang dengan membawa pesan Pelindo (Persero), lazimnya skema retribusi di pajak daerah, mereka akan berinvestasi dulu sebelum menuntut hak. Sebab, beda dengan pajak, retribusi merupakan imbal jasa langsung.
(*)
