angkaberita – Selain memberikan diskon pokok pajak kendaraan dan atau BBnKB, sejumlah Pemprov di Tanah Air juga mengeluarkan sejumlah jurus guna menyiasati potensi penurunan PAD akibat opsen pajak kendaraan. Pemprov Jabar semisal, akan membidik dana bagi hasil pajak.
Selain itu, bersama Pemko dan Pemkab, mereka bersinergi menggarap potensi PAD bersama setelah Pemprov turun penerimaan di APBD sebesar Rp 6 triliun. Penjabat Gubernur Jabar, seperti bisnis.com tulis, menempuh langkah tadi demi mengantisipasi ketentuan UU No. 1/2022, terutama soal opsen pajak.
Sebab, dengan ketentuan baru, duit setoran pajak kendaraan tak “menginap” lagi ke Pemprov tapi langsung mengalir ke Pemko/Pemkab. "Terjadi perubahan cukup signifikan. Semula skema dana bagi hasil, (kini) menjadi opsen (pajak) sehingga mengurangi besaran PAD provinsi," jelas Machmudin Bey, Pj. Gubernur Jabar.
Nah, demi mengoptimalkan pendapatan, Pemprov telah menyiapkan sejumlah langkah strategis pendongkrak peningkatan penerimaan dana transfer. Seperti optimalisasi penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan.
Kemudian meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil pada dana perimbangan. Terakhir berkoordinsi dengan pusat dan Pemko/Pemkab soal objek pendapatan sesuai wewenang provinsi, termasuk kerjasama dengan Kanwil Pajak Jabar guna joint review dan join audit pajak penghasilan.
Dampaknya, Pemprov dapat penambahan DBH. Sedangkan lobi ke pusat, mereka akhirnya mereformulasi DAU. Ujungnya, DPRD dan Pemprov akhirnya ketuk palu APBD di angka Rp 31 triliun, padahal sebelumnya mereka hanya menyodorkan RAPBD sebesar Rp 29 triliun.
Namun Inpres No. 1 Tahun 2025 mengubah skenario eksekusi mereka. Hasilnya, setelah penyesuaian sana-sini, Pemprov dapat menghemat Rp 2 triliun, di luar anggaran Makan Bergizi Bersama (MBG). Sebab, mereka telah anggarkan di APBD sebesar Rp 1 triliun.
(*)