angkaberita.id – Ketimbang berjudi dengan persepsi publik, Pelindo dan Pemko Tanjungpinang sebaiknya buka-bukaan dengan perundingan kongsi bagi hasil pengelolaan Pelabuhan Sri Bintan Pura lewat pas masuk pelabuhan. Sebab, cara itu menjadi jalan tengah terbaik bagi mereka, semisal nantinya berkompromi hanya menaikan tarif pas rute internasional saja.
Pelindo tak perlu tertutup soal jumlah penerimaan dari pas pelabuhan. Apalagi berdalih hitungan melibatkan kantor Pelindo pusat. Begitu juga Pemko lewat BUMD harus terbuka ke publik. Duit jatah kongsi selama ini pemanfaatannya seperti apa. Sehingga DPRD Tanjungpinang, pada akhirnya, tak offside dengan sikapnya tegas menolak kenaikan.
Sebab, bukan saja Pemko masih defisit APBD. Tapi, juga pas pelabuhan merupakan sumber PAD sudah di depan mata. Selebihnya, untuk sebagian, masih tersedia ruang kompromi kenaikan. Yakni, tarif masuk pelabuhan di rute internasional. Kritik DPRD dengan membandingkan fasilitas pelabuhan Tanjungpinang dengan Batam jelas kurang tepat.
Asumsi hitung-hitungan mereka, semisal Rp 500 dari setiap tarif pas pelabuhan dengan mengalikan jumlah pengguna jasa di bulan Desember tidak memberikan gambaran persoalan. Karena, DPRD tak menyandingkan dengan kalkulasi mereka perkiraan kebutuhan investasi pembenahan investasi, semisal, layaknya Pelabuhan Telaga Punggur.
Sebab, jika merujuk kongsi di tahun 2017 berujung kenaikan tarif sekarang di tahun 2018, Pemko lewat BUMD berhak Rp 18 ribu di setiap Rp 60 ribu pas masuk rute internasional. Sedangkan pengakuan Pelindo di tahun 2020, saat pandemi COVID-19, mereka berkurang penerimaan di kisaran Rp 1,3 miliar per bulannya. Jika berkaca dari fakta itu, dengan asumsi DPRD arus penumpang per Desember kisaran 2.500-5.000 orang, publik dapat membayangkan kondisi jatah bagi kongsi.
Pengakuan BUMD tahun lalu, mereka masih dapat jatah kisaran 20 persen menjadi perangkai serpihan fakta di balik gaduh tarif masuk pelabuhan Tanjungpinang tadi. Pada titik itu, kenaikan pas rute luar negeri agaknya menjadi ruang kompromi paling masuk akal. Dengan catatan, pembelakuaan setelah Lebaran. Bukan saja menghindari tudingan mendompleng momen peak season, boleh jadi sikap Pemko berbeda dari sekarang.
(*)