angkaberita.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan, termasuk di Kepri. Sejumlah kritik mencuat, terutama soal penambahan anggaran penyediaan. Sejumlah usulan menambal anggaran terlontar, seperti menjadikan zakat kelolaan Baznas hingga percepatan pembahasan APBD 2025.
Di Jakarta, Ketua DPD RI Sultan Najamudin mengusulkan ke pemerintah mengkaji pembiayaan MBG lewat zakat kelolaan Baznas. Ketua Baznas, Noor Achmad menyebut dimungkinkan sepanjang penerima merupakan anak-anak kategori fakir miskin. Sebab, zakat diperuntukkan bagi delapan asnaf alias kelompok penerima.
“Selama itu untuk mustahik atau penerima manfaat zakat, apakah itu untuk Makan Bergizi Gratis maupun yang lain, tidak apa-apa," ujar Noor, seperti Katadata tulis, Selasa (14/1/2025). Namun Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf justru menilai pemerintah dapat mencoba skema dana infak dan sedekah, bukan zakat. Sebab, keduanya lebih longgar penggunaannya. Karena zakat ada ketentuan fikihnya.
"Saya kira kalau zakat ini mungkin perlu lebih dirinci. Zakat harus diterima oleh kelompok yang spesifik sebagaimana wacana fikih. Tidak semua orang boleh ikut menerima," ujar Gus Yahya, panggilan akrab dia. Terpisah, Khofifah Indar Parawansa kepada Presiden Prabowo mendorong agar Pemda mengalokasikan MBG ke APBD.
Percepatan APBD-P
Dia juga meminta pemerintah meluaskan sasaran MBG, termasuk ke murid Raudhatul Athfal (RA) alias TK kelolaan Kemenag RI. Kata dia, porsi alokasi di APBD tadi demi meningkatkan kualitas MBG sekaligus memperluas sasaran penerima. Semisal menambahkan telur guna meningkatkan kandungan protein.
"Saya sederhananya ditambah telur separuh lebih bagus. Namun kembali harus berdiskusi dengan konsultan gizinya," kata Khofifah. Ide Gubernur Jatim juga terlontar di Tanjungpinang. Meskipun Pemko telah menganggarkan lewat pos anggaran Biaya Tak Terduga (BTT), DPRD Tanjungpinang justru melihat lebih efektif lewat skema percepatan pembahasan APBD-P 2025.
“Ada wacana mempercepat pembahasan APBD-P bulan April,” ungkap Ade Angga, Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang. Pertimbangannya, lanjut dia, kondisi defisit dan sinkronisasi dengan program Walikota terpilih hasil Pilwako 2024. Belum lagi, tahun 2025, Pemko juga mengalami tunda bayar sebesar Rp 82 miliar.
Terpisah, Badan Gizi Nasional (BGN) mengeksekusi Rp 71 triliun anggaran MBG dalam tiga periode. Yakni, Tahap Januari-April melayani tiga juta anak melalui 937 titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kemudian menjadi enam juta penerima mulai April-Agustus lewat 2.000 SPPG. Dan, kata Ketua BGN Dadan, 15-17,5 juta penerima di akhir Agustus-Desember 2025.
Program katanya, menyasar balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Presiden Prabowo menetapkan anggaran MBG per porsinya Rp 10 ribu. Sebelumnya per porsi Rp 15 ribu, dengan asumsi Rp 5 ribu biaya susu. Khusus susu, belakangan juga mencuat pemanfaatan daun kelor sebagai pengganti, atau susu ikan.
(*)