angkaberita.id - Kendati melebur ke Kementerian Kependudukan, stunting tetap menjadi kerja pokok BKKBN di Tanah Air. Kementerian juga tetap mengandalkan mereka, termasuk BKKBN di Kepri menjadi simpul menekan kasus stunting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Di Kepri, BKKBN terhitung sukses dengan program BTS, alias beras telur dan sedekah. Sejumlah Pemda, termasuk Pemko Tanjungpinang, juga mengadopsi inovasi serupa dengan label berbeda. Kenapa BKKBN tak ngotot mendorong terobosan “Jam Populasi” alias “Population Clock” guna menekan stunting di Kepri?
“Sedang dikoordinasikan ke Kominfo provinsi,” kata Rohina, Kepala BKKBN Kepri, kemarin, terkait terobosan update stunting lewat videotron di Kepri. Kominfo dimaksud dia, ialah Dinas Kominfo. Sedangkan “Jam Populasi” merupakan terobosan warisan Hasto, Kepala BKKBN Pusat sebelum melebur ke Kementerian Kependudukan.
BKKBN Kepri sendiri telah meluncurkan ikhtiar “Jam Populasi” sejak Agustus 2024, alias hampir setengah tahun. Namun usulan agar update data kependudukan berisikan informasi kependudukan berupa kelahiran, kematian dan jumlah penduduk di Kepri secara harian agaknya belum gayung bersambut.
Restu Gubernur Ansar
Padahal data kependudukan berguna sebagai dasar perencanaan kebijakan publik. Khususnya, kata Rohina, guna mengedukasi publik soal kemampuan daya dukung terkait plus minus suatu kebijakan pembangunan. Nah, Rohina berangan Pemprov lewat Diskominfo Kepri mendukung lewat videotron.
"Makanya kami mohon dukungan dari Pemda supaya itu (Jam Populasi) bisa tayang di videotron masing-masing Pemda melalui Dinas Kominfo," kata Rohina, seperti Antara kutip, saat peluncuran di depan Gubernur Ansar di Batam. Dengan “Jam Populasi”, dia berharap setiap OPD dapat mengetahui data terbaru kependudukan.
Semisal Dinkes mengetahui angka stunting di wilayah masing-masing. Kemudian Disduk mengeluarkan warga meninggal dari database kependudukan mereka. Gubernur Ansar merespon positif usulan tadi. Bahkan, katanya itu kunci merencanakan kebijakan publik efektif. Dia juga mendorong Pemda lewat Diskominfo masing-masing merespon ikhtiar BKKBN tadi.
Namun, informasi terhimpun, agaknya belum satupun videotron tersebar di Kepri, khususnya di Batam dan Tanjungpinang merealisasikan terobosan BKKBN tadi. Praktis, publik hanya dapat mengakses update harian tadi lewat applikasi BKKBN. Padahal sejumlah instansi pemerintah termasuk Pemda telah memanfaatkan, meskipun sebatas tayangan profiling. Selain publik dapat update stunting, Pemprov juga dapat retribusi PAD dari penyewaan videotron tadi ketimbang terus menerus "nyusu" ke pajak kendaraan bermotor.
(*)