kapal tengah lego jangkar di perairan dekat batam/foto via batamnews.co.id
Risandi *)
PEMERATAAN pertumbuhan merupakan persoalan yang sangat penting diperhatikan untuk kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang perhatiannya pun terfokus pada pemerataan pertumbuhan. Bahkan visi dan misi yang dicantumkan oleh 2 calon gubernur Kepulauan Riau tahun 2024 terdapat misi untuk pemerataan di Provinsi Kepulauan Riau.
Terutama Ansar Ahmad, hampir seluruh misi yang ia cantumkan berisikan persoalan tentang pemerataan di Kepulauan Riau(@kpuprovkepri, 2024). Ternyata misinya untuk pemerataan di Kepuluan Riau pun sudah ia lampirkan pada visi dan misinya di kampanye Calon Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2020 lalu (PPID Kepri, 2020). Hal ini menunjukkan pemerataan pertumbuhan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sudah menjadi fokus perhatian kebijakan sejak dahulu.
Provinsi yang 96% merupakan lautan dan hanya 4% berupa daratan ini, merupakan provinsi yang mempunyai sumber daya alam baik materil dan energi yang sangat melimpah. Dengan sumber daya yang sangat melimpah tersebut, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi menjadi provinsi yang target pemerataan pertumbuhan ekonominya dapat tercapai. Namun timbul pertanyaan apakah pemerataan pertumbuhan pada saat ini sudah tercapai? Apakah bisa?.
Pemerataan ekonomi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat memiliki pendapatan, sandang, pangan dan papan seadil mungkin. Kebijakan ini dilandaskan pada 3 pilar utama yang perlu dikelola dan dikembangkan yaitu lahan, kesempatan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kemenko RI, 2017). Sukirno (Prasetyo, 2021) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan nilai yang berukuran kuantitiatif sebagai gambaran perkembangan suatu perekonomian pada tahun tertentu.
Ekonomi Kepri
Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2024 menurut Badan Pusat Statistik Indonesia perhitungan triwulan II-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,90 persen. Bedasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di Batam mengalami kenaikan 7.04%, di Tanjung Pinang 4.92%, di Karimun mengalami kenaikan 5,50%, Bintan 6,14%, Lingga 4.30%, Kepulauan Anambas 0.62%. dan Natuna mengalami kenaikan 0.96%.
Walaupun ekonomi Kepulauan Riau terus mengalami kenaikan, ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar kota ataupun kabupaten di kepulauan Riau masih ada. Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) akan baik apabila didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilitas ekonomi yang harus saling bertumbuh dan saling memperkuat (KOMINFO, 2017)
Ketimpangan pembangunan menurut Kuncoro (Sukardin, 2018) merupakan kesenjangan yang mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Penyebab kesenjangan antar wilayah adalah adanya perbedaan faktor anugerah awal (endowment factor). Perbedaan ini yang menyebabkan perbedaan tingkat pembangunan di berbagai wilayah sehingga menimbulkan gap atau perbedaan kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.
Ketimpangan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang (JDIH Batam, 2024). Sehingga akses jangkauan transfortasi nya lebih mudah ketimbang pulau yang lain.
Sangat berbeda dari batam, Karimun memiliki pulau sangat banyak berjumlah 248 (BPS Prov Kepri, 2024), namun konektifitas antar pulaunya masih belum tercapai seperti di Batam karena jauh nya jarak antar pulau yang ada dikarimun. Hal tersebut menjadi faktor kesulitan pemerataan ekonomi di karimun sulit untuk dilakukan karena konektivitas antar wilayah sulit untuk dijangkau, sehingga potensi untuk berkembangnya pertumbuhan ekonomi di Karimun dengan Batam tidak seimbang.
Tantangan Kepala Daerah
Sjafrizal (Hadju, 2021) juga menjelaskan bahwa ketimpangan terjadi sebab adanya perbedaan kandungan sumber daya alam (SDA) dan perbedaan kondisi demografi pada masing-masing wilayah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim sebanyak 2.183.300 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak pada 2024 berada di Kota Batam sebesar 58,49 persen.
Sedangkan kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 264 penduduk per kilometer persegi, dimana Kota Tanjungpinang merupakan wilayah terpadat dengan jumlah sebesar 1.579 penduduk per kilometer persegi. Perbedaan jumlah penduduk yang signifikan antara Kota/Kabupaten di Provinsi Kepuluan Riau terlihat jelas berdasarkan data yang ada. Persoalan tersebutpun menjadi faktor yang menyebabkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau itu masih ada.
Kenapa Batam menjadi kota yang lebih maju dan pertumbuhan ekonominya kerap lebih tinggi ketimbang wilayah yang lain, karena Kota Batam memiliki keunggulan dari aspek geografi dan demografinya. Dengan perbedaan keunggulan dan kemampuan yang ada pada setiap daerah di Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut pun menjadi tugas yang cukup berat bagi pemimpin Kepulauan Riau untuk mencapai pemerataan pertumbuhan secara menyeluruh.
Walaupun begitu, Pemerataan pertumbuhan di Provinsi Kepulauan Riau bukannya tidak mungkin dilakukan. Sjafrizal (Zasriati M, 2022) menjelaskan. Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisanya tentang Teori Pertumbuhan Neo-Klasik. Menurut Hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat.
Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses Pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Pemerataan pertumbuhan di Provinsi Kepulauan Riau bisa saja akan tercapai suatu saat nanti di masa depan. Hanya saja tidak mudah dan instan terjadi begitu saja.
Ketimpangan pertumbuhan akan terus berlanjut hingga mendorong setiap daerah tertinggal untuk mengejar pertumbuhan wilayah yang lain. Sehingga ketimpangan pertumbuhan yang terjadi pun akan menurun secara perlahan dan bertahap ke depannya. Pemerintah selaku penentu kebijakan harus terus berusaha menemukan solusi terbaik untuk perkembangan pertumbuhan antar wilayah ke depannya. Memang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi bukan berarti tidak bisa untuk didapatkan.
*) Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang
DISCLAIMER: Setiap tulisan di rubrik kolom sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulisnya masing-masing