menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi abdullah azwar anas
angkaberita.id – Kerja perencanaan dan penganggaran Pemda di Kepri agaknya terhitung biasa-biasa saja. Eksekusi perencanaan mereka juga belum sesuai target. Bahkan, Pemda di Kepri terhitung kalah dibanding Papua. Terbukti, tak satupun mereka, termasuk Pemprov Kepri, sukses menembus gengsi predikat AA di ajang SAKIP Award. Setidaknya, jika dibandingkan dengan Banyuwangi.
Sebab, jangankan mendapatkan predikat AA. Tak satupun Pemda di Kepri menembus gengsi predikat BB, kategori ketiga tertinggi. Boleh dibilang kalah dari Pemkab Sorong di Papua, satu-satunya provinsi ujung timur penerima SAKIP Award 2024, sekaligus satu dari 16 Pemda dengan gengsi predikat BB. Di Tanah Air, hanya tiga Pemda sukses meraih gengsi predikat AA. Yakni, Pemkab Banyuwangi, Pemko Surabaya dan Pemprov DI Yogyakarta.
Nama terakhir langganan teratas di ajang SAKIP Award dari KemenPAN setiap tahunnya. Khusus Pemkab Banyuwangi menjadi spsial lantaran dia kabupaten pertama peraih gengsi predikat AA setelah selama 7 tahun sukses mempertahankan gengsi predikat A. Tahun 2017, Pemkab Banyuwangi juga menjadi kabupaten pertama peraih gengsi predikat A di ajang SAKIP Award tadi. MenPAN-RB menyerahkan anugerah di Jakarta, Rabu (2/10/2024).
"(SAKIP Award) sebenarnya bagian dari cara agar Pemda mendorong kinerjanya lebih berdampak. Sehingga seluruh perencanaan anggaran bukan ukurannya seberapa banyak anggaran mereka miliki, tapi seberapa besar dampak dari setiap penganggaran dibuat,” pesan MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas, seperti dikutip detikcom, Rabu.
Tujuh Kelas Pemda
SAKIP merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan secara rigid dan terukur. Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran. Dengan SAKIP optimal, anggaran dan perencanaan berjalan selaras.
SAKIP mengakselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah dibelanjakan Pemda harus berdampak ke warga. Rata-rata Pemda dengan nilai SAKIP AA memiliki angka kemiskinan lebih rendah dari rata-rata nasional. Tak hanya kemiskinan, tetapi juga angka pengangguran.
Terdapat 7 kategori Pemda berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Yaknik, AA, A, BB, B, CC, C, dan D. Nah, tahun 2024, hasil evaluasi SAKIP KemenPAN terhadap 36 provinsi dan 506 kabupaten/kota, terdapat 34 provinsi atau 89,5 persen dan 433 kabupaten/kota atau 85,5 persen telah mengimplementasikan SAKIP dengan predikat minimal baik.
Peraih Predikat AA
- Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta
- Pemkab Banyuwangi
- Pemko Surabaya
Peraih Predikat A
- Pemkab Tuban
- Pemko Blitar
Peraih Predikat BB
- Pemko Palembang
- Pemkab Tana Tidung
- Pemkab Padang Pariaman
- Pemkab Tapin
- Pemkab Majalengka
- Pemkab Sorong
- Pemkab Hulu Sungai Tengah
- Pemkab Lumajang
- Pemkab Tanah Laut
- Pemkab Gowa
- Pemkab Sumenep
- Pemkab Bengkalis
- Pemkab Malinau
- Pemkab Nganjuk
- Pemkab Serdang Bedagai
- Pemko Bontang
Resep Banyuwangi
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Erwan Agus Purwanto mengatakan SAKIP Banyuwangi berhasil terkerek menjadi AA lantaran: (1) Pemanfaatan data selalu update dan real time sehingga mendukung program pembangunan akurat dan efektif (2) Pengolahan data kinerja menggunakan teknologi digital (3) Eksekusi data berdampak pada program prioritas pembangunan.
Seperti penurunan angka kemiskinan, stunting, terkendalinya inflasi, peningkatan investasi dan berbagai indikator makro pembangunan lain di atas rata-rata nasional. “Banyuwangi sendiri sudah lama menjadi best practice SAKIP nasional,” kata Erwan. Terpisah, Pj Sekretaris Pemkab Banyuwangi, Guntur Priambodo menyebut kesuksesan berkat seluruh OPD fokus ke kinerja.
Ukurannya kerja eksekusi APBD mereka fokus ke outcome, bukan sebatas output. Bedanya, output sebatas menggugurkan kewajiban alias sekadar bekerja, sedangkan outcome yakni manfaat alias berdampak ke warga. “Penghargaan ini menjadi tanggung jawab dan evaluasi bagaimana kita bisa terus meningkatkan akuntabilitas dan dampak kinerja terukur. Bagaimana program-program dijalankan Banyuwangi bisa berhasil menurunkan kemiskinan misalnya," kata Guntur.
Potret Kepri
Di Kepri, kondisi tadi tergambar dari penyaluan dana insentif fiskal 2024 lewat Wapres KH Makruf Amin di bulan September. Tahun ini, raihan dana insentif Kepri terjun bebas. Khusus stunting semisal, tahun lalu dua Pemda, kini hanya satu. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem, tahun lalu seluruh kabupaten/kota dapat, tahun ini hanya dua Pemda saja.
Malah, tiga Pemda yakni Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Karimun serta Pemkab Lingga sama sekali tak mendapatkan dana insentif fiskal alias gigit jari. Padahal, tahun lalu Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Karimun dapat belasan miliar. Pemerintah lewat Kemenkeu memberikan dana insentif fiskal dengan empat kategori. Selain kinerja serapan APBD dan belanja lokal (TKDN), juga kemiskinan ekstrem dan stunting.
Khusus stunting, berstatus provinsi kaya ikan, Kepri justru kalah dari Jambi. Mereka menyalip menjadi provinsi terbaik penurunan stunting di Sumatera, Kepri justru melejit kembali ke tahun 2020. Stunting pekerjaan rumah bagi setiap Pemda membanggakan prestasi IPM mereka. Sebab, jika tak tertangani, stunting berpotensi mengkoreksi capaian indikator IPM, yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi berupa angka harapan hidup, lama sekolah dan pendapatan perkapita.
(*)
UPDATE: Pembaruan Informasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2023 Kategori Kemiskinan. Sebelumnya Tertulis Pemprov Kepri Mendapatkan. Ternyata Dua Tahun Terakhir Tak Mendapatkan.