kantor bkkbn perwakilan kepri di batam center
angkaberita.id - Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN RI, dijadwalkan hadir melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan gedung BKKBN Kepri di Batam, Selasa (3/9/2024). Pembangunan setelah BKKBN berkantor dengan menyewa gedung pihak ketiga sejak 18 tahun terakhir. Gedung tadi sekaligus menjadi kado terakhir Hasto ke Kepri.
Lokasi nantinya di Sekupang, dan berdiri di atas lahan hibah dari BP Batam. Persisnya bersebalahan dengan RSBP Batam. Lokasi terakhir bakal menjadi kawasan ekonomi khusus kesehatan. Sejak berdiri tahun 2006, BKKBN Kepri terhitung sukses mengawal sejumlah program dan kebijakan pemerintah, termasuk Kampung KB.
Sejak itu, bersarkan catatan, telah delapan orang menjabat Kaper BKKBN dengan cakupan pelayanan di tujuh kabupaten/kota se-Bumi Segantang Lada, termasuk Rohina kepala perwakilan sekarang. Belum ada konfirmasi resmi dari Rohina terkait kabar kedatangan Hasto, meskipun telah dihubungi per WA.
Di bawah Hasto, BKKBN terus meningkatkan sinergi dengan Pemda, termasuk sinergi anggaran. Lewat APBN, pemerintah melalui BKKBN mendukung kerja-kerja pemerintahan lewat Pemko/Pemkab se-Kepri melalui mekanisme DAK. Selain keperluan pembangunan fisik, DAK tadi juga menyasar pembiayan non fisik.
Sinergi DAK
Tahun 2023, BKKBN juga mengalirkan duit puluhan miliar ke Kepri setelah sukses menangani stunting sekaligus menjadi provinsi terbaik di Sumatera, meskipun belakangan berdasarkan hasil SKI 2023, di tahun 2024 kasus stunting di Kepri meningkat kembali. Kepri bahkan kalah dari Jambi. Saat itu Hasto juga menyanjung kesuksesan Kepri.
Nah, bagi Hasto, gedung tadi sekaligus menjadi kado terakhir dia menjabat Kepala BKKBN RI. Sebab, jika terpilih di Pilkada 2024, kader PDIP tadi bakal resmi menjabat Walikota Yogjakarta. Sebelum menjabat Kepala BKKBN, Hasto merupakan Bupati Kulonprogo. Presiden Jokowi mempromosikan ke nasional setelah dia sukses membangun kabupaten sekarang menjadi pusat pertumbuhan terbaru di Provinsi Yogyakarta.
Terbaru, BKKBN dikabarkan bakal melebur ke Badan Gizi Nasional seiring mendekatnya pemerintahan hasil Pilpres 2024. Kondisi itu bukan kali pertama bagi mereka. Di masa Presiden Soeharto, BKKBN pernah selevel kementerian dan memiliki menteri sendiri. Saat itu, lewat Posyandu, pemerintah sukses mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kini, pemerintah juga berencana menjadikan Posyandu ujung tombak pelayanan dasar kesehatan.
(*)
