Kepri Tourism Forum, Cara Pemprov Jawab Tantangan Border Tourism

deputi pemasaran kemenpar saat kepri tourism forum di batam,kamis pekan lalu/foto via batamclick

angkaberita.id – Kamis (22/8/2024) pekan lalu, seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Kepri turun urun rembug menyiasati tantangan kepariwisataan di Bumi Segantang Lada. Terungkap empat isu krusial dalam persamuhan di Aston Batam Hotel & Residence tadi.

Rembug bareng tadi bersamaan dengan laporan The Economist, majalah bisnis kenamaan di dunia, terkait booming pariwisata di Asia, khususnya di Asia Tenggara, dengan India menjadi buah bibir terbaru. Pendeknya, pariwisata di Asia kembali normal, meskipun belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemic COVID-19.

“Kondisi ini harus dimanfaatkan membangkitkan kunjungan pariwisata. Menggerakkan sektor ini menghadapi tantangan lintas sektor, aktor dan koridor,” pesan Ni Made Ayu Martini, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, di acara. Kadispar Kepri, Guntur Sakti mengungkapkan empat isu krusial pendorong laju pariwisata di Kepri.

Pertama, pemberlakuan short term visa. Kini, seperti diungkapkan Menpar Sandiaga beberapa waktu lalu, tinggal restu dari Presiden Jokowi. Kedua, masih mahalnya tarif transportasi udara dan laut. Ujungnya berpengaruh pada tingkat kunjungan pelancong, termasuk ke Kepri sebagi gerbang wisata pintu laut. Menhub tak menampik, dan monopoli menjadi biang di baliknya.

Isu krusial ketiga, kata Guntur, Kepri tengah mematangkan skema kerjama regional special border treatment guna saling mempromosikan potensi pariwisata dalam skema border tourism, khususnya dengan Johor di Malaysia. Terakhir, Pemprov segera menyusun Rencana Induk Kepariwisataan Kepri sebagai haluan pengelolaan industri pariwisata ke depan.

Selain Deputi Menpar, Gubernur Ansar juga hadir di acara. Sebelumnya Dispar Kepri juga telah menginisiasi forum serupa di kabupaten/kota, dengan harapan menyamakan frekuensi sekaligus berbagi tanggung jawab pengelolaan pariwisata di Bumi Segantang Lada. Sebab, tantangan kepariwisataan masing-masing kabupaten/kota berbeda. (*)

 

Bagikan