ansar dan menteri suharso
angkaberita.id - Pemerintah melalui Bappenas menantang Pemda, termasuk di Kepri, kreatif menggali PAD lewat Dana Alokasi Khusus (DAK). Seperti membangun rumah sakit, atau jor-joran belanja modal sesuai potensi PAD masing-masing.
Sebab, kajian Bappenas lewat DAK, Pemda dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Syaratnya efektif belanja modal menyasar usulan berpotensi menghasilkan pendapatan. Selebihnya, Bappenas bakal mempertajam penggunaan DAK lewat skema asimetris.
"Saya ingin men-challenge daerah kalau ingin melakukan belanja modal. Lakukanlah belanja modal punya potensi revenue, jadi revenue based capital expenditure, dengan demikian akan menghasilkan PAD bagi daerah," tegas Suharso Monoarfa, Menteri PPN/Kepala Bappenas, seperti dilansir detikcom, Jumat pekan lalu.
Klaim dia, belanja Pemda di Indonesia mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Setiap satu persen belanja Pemda meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,78 persen. Terbaru, Kementerian PPN/Bappenas bakal menerapkan pendekatana asimetris dalam pengelolaan DAK sesuai kebutuhan daerah.
Ujungnya, belanja modal satu daerah dengan daerah lainnya tak boleh sama. Nantinya intervensi DAK lewat Bappenas berbeda-beda peruntukannya. Ada nanti disetujui DAK rumah sakit, DAK pariwisata dan sebagainya. "Jadi jangan semuanya itu iri-irian antara satu kabupaten dan kabupaten lain," kata Suharso, politisi PPP.
Di Kepri, Bappenas terhitung jor-joran mendukungan prioritas DAK ke pariwisata, seperti Pulau Penyengat.
Pada saat sama, Kepri berdasarkan riset SKI 2023 Kemenkes tertinggi warga berobat ke luar negeri. Sehingga mendirikan rumah sakit berpotensi menghasilkan pendapatan ke APBD.
Kondisi terkini, Pemprov fokus DAK pariwisata, dan mengkompensasikan potensi PAD dari rumah sakit dengan penambahan dokter spesialis dan peralatan medis. Sehingga memungkinkan tindakan medis tak perlu ke luar negeri atau daerah lain. Selebihnya menata ulang manajemen pengelola rumah sakit kelolaan Pemprov.
Sebab, seperti diakui legislator di Kepri, warga Kepri berobat ke luar negeri, seperti Malaysia, lantaran biaya lebih murah dan dekat jaraknya. Pemerintah merespon lewat BP Batam dengan skema KEK Kesehatan.
(*)