menpar sandiaga uno dan gubernur kepri ansar ahmad/foto via tempo.com
angkaberita.id - KPPU melempar bola panas dugaan kartel tarif feri Batam-Singapura ke Kemenhub lewat usulan regulasi tarif batas atas. KPPU berjanji mengirim surat ke Kemenhub lantaran regulasi tadi menjadi jalan tengah terbaik, meskipun tak otomatis terealisasi dalam hitungan pekan.
“Kami sudah mendapati apa saja penyebab kenaikan harga dan kami akan tindak lanjuti dengan memberikan surat saran kepada kementerian terkait,” ujar Eugenia Mardanugraha, Anggota KPPU, seperti dikutip gokepri, Selasa (11/6/2024).
Opsi tadi setelah KPPU mendengar keterangan langsung dua dari empat operator terkait dugaan kartel tarif tiket feri sejak April 2022 saat rembug bersama stakeholder di BP Batam. Sebelumnya KPPU getol hendak mengusut empat operator feri lantaran dinilai tertutup soal komponen biaya operasional.
Pihak operator mengklaim kenaikan tarif tiket telah mendapat restu dari Gubernur Kepri. Pemicunya kenaikan pungutan seaport di Singapura dan Batam, ongkos BBM dan biaya operasional lainnya serta tingkat okupansi penumpang kapal. Khusus okupansi kapal, pihak operator mengklaim kondisinya belum seperti sebelum pandemi COVID-19.
Trik Diskon Visa
Kabar buruknya, calon penumpang bereaksi dengan menahan diri plesiran ke Batam dan sebaliknya. Sehingga okupansi kapal feri tak kunjung pulih. Sebagian mereka, seperti dilansir Straitstimes, mengaku seperti tersandera dengan kenaikan tiket tadi. Mereka akhirnya membatasi bepergian ke Batam dan sebaliknya.
Imbasnya, pariwisata Kepri berdarah-darah lantaran sepenuhnya mengandalkan pelancong Singapura. Pemprov melalui Gubernur Ansar berusaha menyiasati dengan melobi Kemenkumham mendiskon tarif visa on arrival dan memberlakukan kembali kebijakan bebas visa kunjungan.
Dasar berpikirnya sederhana. Saat tiket feri mahal, calon wisman terkompensasi dengan tarif visa on arrival lebih murah, terutama wisman lewat Singapura. Tapi, trik diskon visa tadi mentok di Kemenkeu. Begitu juga dengan usulan kebijakan bebas visa kunjungan ngendon di Kemenkumham.
Padahal, pariwisata Kepri sepenuhnya mengandalkan akses demi mendulang arus kunjungan. Kuncinya di keimigrasian dan transportasi. Tahun ini, Menteri Sandiaga menargetkan 3 juta kunjungan. Kabar terakhir, Dispar melalui Pemprov Kepri melobi Kemenpar merevisi target tadi. Alasannya, skema border tourism Kepri mentok di tangan Kemenkeu dan Kemenkumham.
(*)