realisasi jembatan batam bintan menjadi tanggung jawab bersama pemprov dan dprd kepri, khususnya komisi iii/foto via barakata.id
angkaberita.id – Setelah molor dari target pengesahan tahun lalu, Pemprov dan DPRD Kepri segera membahas paket Ranperda BUMD Migas dan Ranperda Penyertaan Modal. Senin (10/6/2024) pekan depan, Gubernur Ansar dijadwalkan menyerahkan saat paripurna.
Asisten II Setdaprov Kepri tak menampik kabar tadi. “Insya allah,” kata Luki Zaiman, Selasa (4/6/2024). Sedianya September tahun lalu pengesahan sehingga dapat memenuhi tenggat syarat andil kesertaan (PI) ke Blok Natuna lewat SKK Migas di awal Oktober.
Tapi, karena persoalan administrasi, termasuk rekomendasi Kemendagi, target pengesahan diundur ke akhir tahun. Belakangan rencana pembahasan kembali diundur ke tahun 2024 lantaran DPRD Kepri prioritas pengesahan revisi Perda RPJMD Kepri dan Ranpeda APBD 2024.
Lewat Bapemperda, Pemprov melobi pembahasan Ranperda BUMD dan Ranperda Penyerataan Modal sepaket di triwulan I tahun 2024. Namun justru tersalip Ranpeda Narkoba dan Ranperda RPJPD Kepri. Ranperda terakhir malah tak masuk Prolegda, meskipun tenggat pengesahan Agustus 2024.
Selain perintah UU Sistem Perencanaan Nasional, DPRD Kepri ngebut Ranperda RPJPD lantaran menjadi bekal “contekan” calon kontestan Pilgub menyusun visi misi mereka nantinya. Praktis, hampir setahun Ranperda BUMD Migas Kepri ngendon di Pemprov. Kabar baiknya, Perda BUMD Migas nantinya menjadi bekal Pemprov menggali PAD dari potensi migas Natuna.
Perda juga, untuk sebagian, disebut menjadi sandaran BUMD Kepri menjajal peruntungan usaha SPBU. Apalagi BPH Migas juga mendorong Pemda, termasuk di Kepri, menghadirkan SPBU Satu Harga setelah target di Kepri seperti diperintahkan Presiden Jokowi tahun lalu meleset.
(*)
UPDATE: Penambahan Infografis