angkaberita.id - Sejumlah wisman mengaku enggan plesiran ke Batam gegara ongkos tiket feri Singapura ke Batam pergi pulang tak turun-turun. Bahkan, mereka mengaku tersandera dengan kondisi itu. Akibatnya, mereka lebih memilih ngendon di Negeri Singa ketimbang nyeberang habis uang.
Zheng Hua, semisal, dia biasanya rajin ke Batam, kini paling banter sekali dua kali ke sana. Pemicunya ongkos tiket feri naik lebih 70 dolar Singa sejak dua tahun terakhir. Padahal, curhat dia, ke Batam merupakan satu-satunya kesempatan ke luar Singapura.
Kalaupun akhirnya ke Batam, seperti ditulis straitstimes, Sabtu (1/6/2024), dia menyarankan agar wisman Singapura memanfaatkan waktu plesirnya. “Kalau sudah di sana (Batam), sebaiknya maksimalkan waktumu,” kata dia. Kegundahan senada juga terlontar dari rekannya.
“(Lonjakan harga tiket) tak terkendali, kami (seperti) tersandera,” keluh dia. Sejak pemerintah Indonesia membuka Batam selapas pandemi Covid-19 awal 2022, plesiran ke jantung ekonomi Kepri menjadi kesempatan buang penat. Kabar baiknya, dugaan pengaturan harga tiket feri Singapura-Batam pergi pulang dalam pengusutan KPPU.
Dugaan kartel setelah sejumlah penumpang mengeluhkan kondisinya, termasuk ke media. Temuan KPPU, kurun Januari-Juni 2022 terjadi kenaikan harga tiket dua kali lipat menjadi Rp 800 ribu-Rp 900 ribu. Di Singapura, dari 34 dolar Sing ke 60 dolar Singa tahun 2021 menjadi 56 dolar Sing ke 76 dolar Singa tahun 2024.
KPPU Mentok
Kepala KPPU Wilayah Sumatera Utara, Ridho Pamungkas menduga terjadi kartel tiket. Empat operator feri diduga terlibat pengaturan harga tadi, meskipun KPPU belum berhasil memeriksa induk perusahaan operator di Singapura. Konformasi straitstimes ke perusahaan tadi juga belum membuahkan hasil.
“Harga tiket kini terhitung tinggi. Sepertinya ada pengaturan harga sehingga tak ada persaingan sesame mereka (operator),” sebut Ridho. Indikasi lainnya, ongkos lebih mahal lantaran tiket feri Batam ke Johor Baru dengan lama waktu perjalanan lebih lama justru lebih murah. Tapi, keluh Ridho, KPPU mentok sejak dua tahun pengusutan lantaran susah mendapatkan tanggapan dari pihak operator. Khususnya terkait biaya operasional feri.
Lokasi kantor pusat operator feri di Singapura juga bikin upaya KPPU mengusut indikasi kartel harga mentok. Selasa (28/4/2024) di Jakarta, KPPU RI, BP Batam dan Pemprov Kepri secara khusus merembugkan kondisi tadi. Pada 11 Juni di Batam, mereka akan melanjutkan siasat mengatasi kondisi itu.
Operator Cari-cari Alasan
Dulu, kata Ridho, sebelum lonjakan ongkos feri, sekitar 200 ribu wisman plesiran ke Batam lewat Singapura setiap bulannya. Per tahun, seperti diakui Dendi Gustinandar Direktur Pengelolaan Pelabuhan BP Batam, sebelum pandemi operator feri melayani 3,9 juta penumpang, termasuk 1,9 juta wisman.
Tapi, sejak pandemi ongkos tiket melonjak karena sepi penumpang. Kenaikan ongkos disebut-sebut membantu kondisi berdarah-darah selama pandemi. Selain jumlah penumpang sedikit, lonjakan tiket juga akibat kenaikan BBM keperluan feri. Nah, BP Batam tak ingin kondisi tadi terus menjadi polemik, syukur-syukur pusat memberikan kewenangan pengaturan tarif.
Namun, sejumlah penumpang asal Singapura mengkritik pihak operator seperti mencari-cari alasan saja. “Mahal. Dulu enak ke Batam, kini ongkosnya tak sebanding,” keluh Nur Fazirah, wisman Singapura setibanya di Batam. Senada Benson Toh, bahkan dia kini menyiasati dengan tak sesering dulu plesiran ke Batam. “Saya batasi plesiran,” kata dia. Meski demikian, sejumlah wisman Singapura lain tak mengeluhkan kondisi itu. Karena ke Batam memang tempat plesiran terdekat.
Diskon Visa Kedatangan?
Ironisnya, saat sejumlah wisman Singapura mengaku enggan ke Batam lantaran tersandera ke ongkos feri, Pemprov dan BP Batam justru menyia-nyiakan lontaran Menpar Sandiaga Uno bakal berembug dengan Kemenhub kemungkinan mengoperasikan feri demi menekan ongkos tadi.
Sandi melontarkan saat ke Batam. Pemprov Kepri justru sibuk melobi pemerintah pusat memberikan diskon visa kedatangan, alias visa on arrival, sejak setahun terakhir. Kini, lobi tadi mentok di tangan Menkeu Sri Mulyani. Padahal, visa merupakan andalan Kemenkumham lewat Ditjen Imigrasi memamerkan raport biru ke Presiden Jokowi lewat PNBP.
Dua tahun terakhir setoran PNBP mereka mencatatkan rekor. Pada titik ini, jelas kenapa Menkeu tak kunjung memberi lampu hijau usulan diskon visa dari Pemprov tadi. Bahkan, Kemenpar juga mulai lempar handuk dengan Kepri, termasuk mencoret ajang Bintan Triathlon dari kalender pariwisata andalan. Sebab, lewat Ditjen Imigrasi, mereka telah jor-joran kemudahan di Kepri. Selebihnya pengelolaan pariwisata di Kepri juga berakhir di swasta, alias investor sebelah.
(*)