diky wijaya kepala bp2rd kepri/foto via gokepri.com
angkaberita.id - Bapenda Kepri bakal menggarap kepatuhan pajak di OPD se-Kepri demi mengejar target penerimaan daerah sebesar Rp 1,5 triliun. Selain menghindari sorotan publik, juga bentuk partisipasi mereka mendongkrak kepatuhan pajak. Apalagi tingkat kepatuhan pajak di Kepri mentok di angka 60 persen.
“Di lingkungan pemerintah kami juga imbau untuk taat pajak. Aset pemerintah sering menjadi perhatian publik. Jadi jangan sampai tidak membayar kewajiban,” ungkap Diky Wijaya, Kepala Bapenda Kepri, seperti dikutip batampos, pekan lalu. Bapenda lanjut dia, telah membentuk tim penagihan dan segera turun ke lapangan mendatangi wajib pajak.
Tim penagihan guna meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah. Bentuknya, untuk sebagian, razia pajak kendaraan. Selain kendaraan warga, tim nantinya juga akan menyisir aset pemerintah dan badan usaha pemilik aset kendaraan. Pajak kendaraan bermotor menjadi andalan pajak daerah di Kepri, meskipun Pemprov belum memastikan penerapan kebijakan pemutihan pajak.
“Karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak masih stagnan di angka 50-60 persen. Ini mau kita dongkrak,” tegas Diky. Berdasarkan data, hingga 17 Mei, realisasi penerimaan daerah sebesar Rp 604 miliar. Selain pajak kendaraan bermotor, Bapenda mengandalkan pungutan BBnKB dan pajak BBM. Diky optimistis di akhir tahun PAD dari pajak daerah bakal kembali terealisasi.
Bahkan, dia meyakini akan surplus. Sebab, hingga triwulan I 2024, realisasi sudah di angka 40 persen. Dengan sumbangsih pajak kendaran mencapai Rp 195 miliar, target Rp 472 miliar. Pungutan BBnKB sudah Rp 178 miliar, Pemprov menargetkan akhir tahun Rp 387 miliar. Pajak BBM sebesar Rp 164 miliar. “Target Rp 473 miliar,” beber Diky. Selain pajak daerah, penerimaan APBD Kepri juga bersumber dari bagi hasil, termasuk bagi hasil pajak.
(*)