angkaberita.id - Pariwisata Kepri tak tergantung kebijakan visa on arrival, tapi terpengaruh mahalnya ongkos transportasi Batam ke Singapura pergi pulang. Terbukti, tak hanya berjuang lewat KPPU, sejumlah kalangan juga mulai mendesak pihak terkait serius membereskan soal harga tiket ferri.
Terbaru, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kepri disebut-sebut mendesak harga tiket ferri diturunkan. "Saya mendukung," tegas Buralimar, Pengamat Pariwata Kepri, Selasa (2/4/2024). Menurutnya, jika harga tiket bisa turun, target wisman sebanyak 3 juta ke Kepri pasti tercapai.
Tapi, kalau masih seperti sekarang Rp 900-an ribu, Pemprov Kepri lewat Dispar bakal kesulitan merealisasikan target lewat empat pintu kedatangan pariwisata. Buralimar, Kadispar Kepri hingga Juli 2022, juga mengajak asosiasi perjalanan pariwisata turun bertarung menurunkan ongkos feri Batam-Singapura.
Dia mengajak Asita Cs kembali bahu membahu seperti dulu sukses meyakinkan pemerintah lewat Kemenpar membuka pariwisata Kepri di saat pandemi COVID-19. Saat itu, lanjut Buralimar, kepentingan dan tujuannya sama. Sekarang kondisinya juga hampir sama. Yakni, kunjungan wisman ke Kepri belum meningkat drastis.
Resep Pandemi
Selain Asita, Buralimar mengajak Astindo, ASPPI, IPI dan Aspabri bergandengan tahan menyatukan kekuatan mendesak penurunan ongkos tiket ferri. Dia lantas mengenang pengalaman sewaktu menakhodai Dispar Kepri. Target kunjungan terealisasi berkat harga tiket murah di angka Rp 400-an ribu. "Bahkan disubsidi dengan paket hot deals sehingga Rp 300-an ribu pulang pergi," beber dia mengenang.
Dia meyakini, jika harga tiket ferri turun, target wisman kedua terbanyak setelah Bali akan terealisasi. Apalagi, kini Kepri juga tak memiliki kemewahan seperti kebijakan bebas visa kunjungan bagi 169 negara seperti dulu. Sekarang hanya berlaku bebas visa kunjungan ke 10 negara saja, di luar Asean.
"Harus ada yang berjuang," ajak dia. Selain pemerintah, asosiasi juga harus turun tangan. Karena jika harga tiket turun, mereka juga akan lebih leluasan dan berkesempatan menjual lebih banyak paket tour ke Kepri. Ujungnya wisman mengalir ke Kepri.
Selain asoasi perjalanan wisata, Buralimar juga mengajak asoasi pariwisata lainnya bersatu padu seperti dulu. Sebab, seperti PHRI dan sebagainya, dulu punya andil berjuang sukses membuka border agar dibuka bagi kunjungan dari Singapura atau lewat Singapura, dengan membuat penryataan tertulis ke Pemerintah lewat Pemprov Kepri.
Saat itu, harga tiket ferri juga menggila di kisaran Rp 1 juta-Rp 1,5 juta. Tapi, lewat perjuangan bersama sukses meyakinkan operator ferry berangsur menurunkan harga tiket hingga Ri 700-an ribu, meski belakangan kembali naik seiring meredanya pandemi COVID-19 di tahun 2022.
Buralimar meyakini, bersama Pemprov Kepri kalangan asosiasi harus turun meyakinkan pemerintah pusat, terutama Kemenhub agar ikut mendorong masalah tiket ferri ke Singapura. "Pemerintah pusat tentu akan mempertimbangkan," kata Buralimar. Jika dilakukan sekarang, bukan mustahil 2-3 bulan ke depan akan ada perubahan kebijakan soal itu.
Kuncinya KDH Kabupaten/Kota
Meskipun banyak event wisata, bahkan skala internasional, kalau wisman tak datang juga tak berdampak ke perekonomian di Kepri. Insentif kedatangan mereka, kata Buralimar, lewat ongkos transportasi terjangkau seperti dulu. "Bikin event internasional di Kepri, jika harga tiket ferri masih mahal, tetap saja tak dilirik," kritik dia.
Selain dua ikhtiar tadi, kata Buralimar, yakni menurunkan harga tiket dan pelaku pariwisata kembali turun berjuang meyakinkan Kemenpar perlunya kebijakan khusus pariwisata di Kepri, terutama soal kebijakan diskon Visa On Arrival dan bebas visa kunjungan, demi realisasi target 3 juta kunjungan.
Juga, lanjut dia, seluruh stake holder pariwisat di Kepri solid mendukung kebijakan Gubernur Ansar mengelola pariwisata. Setiap KDH harus segendang sepenarian dalam kebijakan pariwisata di Kepri. Selebihnya, pemerintah dan pelaku pariwisata harus banyak duduk bersama mencari terobosan menjawab tantangan di Kepri.
Pemko/Pemkab juga aktif terlibat memikirkan pariwisata di Kepri, setidaknya di daerah masing-masing. Sebab, jika merujuk ketentuan UU No. 1 Tahun 2022, pendapatan sektor pariwisata justru menopang PAD di APBD setiap Pemko/Pemkab di Kepri, lewat skema Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dan kini telah berlaku, termasuk di Batam.
Target "tanggung jawab" empat pintu kunjungan pariwisata ke Kepri juga menggambarkan porsi kewajiban harus dilakukan setiap KDH demi memastikan pariwisata Kepri, dalam istilah Buralimar, "The Greater Three" di Tanah Air, bersama Jakarta dan Bali. Sebab, merujuk laporan STB, kunjungan terbesar ke Singapura justru dari Indonesia, termasuk orang Kepri atau pelancong WNI lewat Kepri.
(*)
