AHY Menteri ATR, Berikut Provinsi Incaran Mafia Tanah Di Sumatera
angkaberita.id - Presiden Jokowi resmi melantik AHY, putra sulung Presiden SBY, menjabat Menteri ATR/Kepala BPN, Rabu (21/2/2024). Dia menggantikan Hadi Tjahjanto, mantan Panglima TNI, promosi Menkopolhukam setelah Mahfud MD maju Pilpres 2024.
Dua pekerjaan rumah menanti AHY hingga akhir periode Kabinet Jokowi-Makruf di Oktober. Selain mafia tanah, juga persoalan sertifikasi ratusan hektare lahan di Tanah Air lewat skema PTSL. Dulu dikenal dengan kebijakan Prona.
Mafia tanah menjadi target Menteri Hadi, dengan puluhan tersangka berujung ke penjara, termasuk sejumlah ASN di BPN. Kelindan mereka melibatkan profesi lain, termasuk aparat penegak hukum hingga hakim di pengadilan.
"Sekarang modusnya itu ada, tapi kan ada mafianya, ada pemainnya, ada oknumnya. Oknum itu, kita identifikasi adalah anggota dari BPN sendiri," ungkap Hadi kepada CNBC Indonesia seperti dilansir detikcom, Selasa.
Sertifikasi HGU
Selain pelaku, Hadi juga blak-blakan soal daerah menjadi target operasi mafia tanah. Di Sumatera, mereka terdeteksi di Lampung, Riau dan Sumatera Utara. Di Jawa, dia menyebut Jawa Timur jadi incaran mafia tanah.
"Satu (incaran mafia tanah) adalah Riau, kedua Jatim. Tiga Medan (Sumatera Utara), empat Lampung," sebut Hadi. Alasannya, empat provinsi tadi banyak tanah bersertifikat HGU. Jatim dan Riau termasuk lima besar investasi di Tanah Air, termasuk sektor perkebunan. Sehingga kerap terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan di sana. Dampaknya harga tanah menjadi mahal.
"Jadi tanah (statusnya) abu-abu, harganya tinggi. Itu biasanya buat mainan para mafia (tanah)," beber Hadi. Sedangkan modusnya, berdasarkan hasil pengungkapkan aparat berwajib, terpetakan menjadi tiga klaster. Pertama gugatan perdata abal-abal, kemudian pencurian dokumen, dan pengalihan kepemilikan. Kasus artis Nirina Zubir menjadi contoh faktual mafia tanah.
Tahun 2024, Presiden Jokowi mengebut sertifikasi tanah warga di Tanah Air. Targetnya sebanyak 126 juta bidang tanah, kini telah terdaftar di BPN sebanyak 110 juta persil tanah. Ujung masa jabatan, dia menargetkan 10 juta sertifikat tambahan dikebut pembagian ke warga. Sehingga tahun depan tinggal membereskan 6 juta sertifikat saja.
(*)
