Stunting Di Kepri, Presiden Jokowi Beri Puskesmas (Tanjungpinang) Alat USG Kehamilan
angkaberita.id - Setelah bagi-bagi antropometri kit ke Posyandu, pemerintah menargetkan bagi-bagi alat USG ke 1.492 Puskesmas di Tanah Air, termasuk Kepri. Selain ikhtiar menekan angka kematian ibu dan anak, USG juga mencegah stunting.
"Kita harapkan nanti semuanya memiliki USG sehingga kehamilan ibu, bayi bisa dideteksi lebih dini dan semuanya data masuk ke pusat data di Jakarta. Ini penting sekali (guna) pengentasan stunting," kata Presiden Jokowi, seperti dilansir Katadata mengutip laman indonesia.go.id, Minggu (11/2/2024).
Jatah Puskesmas
Khusus antropometri, tulis laman tadi, sebagai bentuk deteksi dini stunting, dengan mengukur berat dan tinggi badan secara presisi. Secara nasional, pemerintah bagukan sebanyak 300 ribu antropometri kit. Data Kemenkes, tahun 2022 sebanyak 66,7 persen Puskesmas, setara 6.886 Puskesmas telah menerima alat USG.
Tahun 2023 sebanyak 1.943 Puskesmas, dan tahun targetnya sebanyak 1.492 Puskesmas. Khusus antropometri kit, secara nasional pemerintah hingga 2024 telah menyalurkan ke 303.416 dari 313.737 Posyandu. Rinciannya, tahap awal ke Puskesmas, baru kemudian ke Posyandu di tahun berikutnya.
Tahun 2019 ke 25.177 Puskesmas, tahun 2020 ke 1.823 Posyandu. Tahun 2021 dan 2022, masing-masing, ke 16.936 Posyandu dan 34.256 Posyandu. Tahun 2023, pemerintah targetkan 127.033 Posyandu, dan tahun terakhir stunting, sebanyak 81.512 Posyandu. Kata Menkes Budi, awalnya penyaluran ke Puskesmas. Tapi, seiring kebijakan stunting, prioritas ke Posyandu.
Hibah Posyandu
Presiden Jokowi menargetkan tahun 2024, tahun terakhir stunting, 14 persen secara nasional. Data SSGI 2022, stunting nasional 21,6 persen. Nah, mencapai 14 persen, setiap tahun harus turun 3,8 persen hingga ujung 2024. Selain menggeber kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), pemerintah mendorong Tim Pendamping Keluarga (TPK) lewat Posyandu.
Kepada mereka, pemerintah lewat Pemda dan BKKBN memberikan insentif berupa honorarium bulanan. Di Kepri semisal, Pemprov memberikan hibah Rp 5 juta ke Posyandu di kabupaten/kota. Di Tanjungpinang, Pemko juga memberikan mereka honor per bulan Rp 600 ribu, meskipun Wako Rahma mengusulkan Rp 700 ribu per Januari 2024.
Setiap Posyandu terdiri 5 kader, menangani Posyandu Balita, Lansia dan Remaja. Pemko lewat Dinkes menganggarkan ke 232 kader di 145 Posyandu se-Tanjungpinang. Dari BKKBN Kepri, kepada kader Tribina di Posyandu, disebut-sebut, ada tunjangan bulanan ratusan ribu. Deteksi dini stunting fokus 1.000 hari pertama sejak kelahiran.
Berburu Duit Stunting
Tahun terakhir target stunting nasional 14 persen di ujung 2024, Gubernur Ansar mendorong kepala daerah di Kepri berlomba-lomba menurunkan stunting daerah masing-masing. Selain setor rapor biru ke Presiden Jokowi, juga syukur-syukur dapat dana insentif fiskal miliaran.
Di Kepri, tahun 2023, baru Pemko Batam dan Pemkab Natuna dinilai sukses menangani stunting. Penilaian penerima dana insentif fiskal, sebut Kepala Bapperenlibang Kepri Misni, merujuk kriteria dari empat Kementerian/Lembaga, dengan ujungnya di Kemenkeu. Khusus kabupaten/kota, kriterianya pengelolaan dana desa dari Kemendesa.
"Pemprov (gagal) di Rembug Stunting," sebut Misni, pada satu kesempatan. Rembug stunting sendiri menjadi sinergi BKKBN dengan Pemda di setiap daerah sekaligus rekonsialiasi data evaluasi setiap tahun. Biasanya, kebijakan penanganan stunting dirumuskan di sana, termasuk kebijakan baru soal stunting.
Semisal kriteria baru stunting, versi BKKBN, tak lagi tinggi badan balita. Ada indikator lain sebagai pengukur stunting atau tidaknya balita. Meskipun pendek, kalau merujuk indikator lain telah bertumbuh kembang sesuai dengan kriteria bukan stunting. Terbaru, BKKBN jor-joran dana APBN ke Kepri lewat DAK hampir Rp 26 miliar.
(*)