Soal RPJP Kepri 2025-2045 Di Pilgub, Parpol Boleh Tahu Dulu?
angkaberita.id - Jelang Pilgub Kepri di November terdengar usulan agar Pemprov melalui Bapperenlitbang menyosialiasikan rancangan RPJPD 2025-2045 ke kalangan parpol di Bumi Segantang Lada. Meskipun siap, Bapperenlitbang memilih menyerahkan nantinya ke KPU sesuai mekanisme berlaku.
"Kalau inisiatif, kita menunggu KPU. Kita tidak boleh berinisiatif," kata Misni, Kepala Bapperenlitbang, merespon usulan tadi, Jumat (26/1/2024). Pertimbangan usulan tadi, untuk sebagian, calon kontestan Pilgub telah mendapatkan gambaran Kepri 20 tahun ke depan lewat parpol pengusung.
Sebelum mereka nantinya resmi mendaftarkan diri bulan Agustus nanti sesuai jadwal dan tahapan KPU Kepri. Sebab, tenggat pengesahan rancangan RPJP Kepri menjadi Perda di bulan sama. Kini, Bapperenlitbang tengah merampungkan dokren, alias dokumen rencananya, dengan target bulan Maret rampung.
"Kini, proses harmonisasi dengan RPJPD kabupaten/kota dan RPJP nasional," ungkap Misni. Pekan-pekan ini, secara nasional, difasilitasi Kemendagri, seluruh Bappereblitbang provinsi di Tanah Air tengah sinkronisasi dokumen rencana (dokren), termasuk pembahasan target-target beserta skenario pencapaiannya.
Sejak akhir tahun 2023, mereka telah menggeber penyusunan rancangan awal (Ranwal) RPJPD Kepri. Di bulan Maret, meskipun belum resmi menjadi draft Ranperda RPJP ke DPRD Kepri, dokren hasil sinkronisasi dengan kabupaten/kota se-Kepri tadi menggambarkan. Draft Ranperda dengan sendirinya menjadi rancangan final RPJP Kepri.
PAD Dan Tata Ruang
RPJPD menjadi haluan pengelolaan kebijakan pembangunan Kepri selama 20 tahun ke depan. Dia menjadi pegangan kepala daerah hasil Pilgub akhir November nanti. Lewat Perda, kepala daerah dapat mengeksekusi dan menyesuaikan secara lima tahunan. Sebagai sandaran APBD setiap tahun, kepala daerah menjabarkan lewat RKPD.
Nah, tahun 2045 Indonesia target menuju Indonesia Emas, dengan pijakan sekarang menjadi Indonesia Maju. Tafsirnya, Kepri ke depan bakal menjadi provinsi kaya, dengan pendapatan setara negara maju. Soal PAD dan kebijakan ekonomi, termasuk tata ruang, ditunggu-tunggu.
Target 2045 juga sejalan dengan skenario pemanfaatan bonus demografi. Kesempatan emasnya hingga 2030. Karenanya stunting menjadi target strategis menuju ke sana. Nah, Kepri sekarang memiliki bekal status provinsi tertinggi IPM di Sumatera.
(*)