Bocoran RPJP 2025-2045, Kinerja ASN Kepri Masih ‘Bikin Pusing’ Kepala Daerah
angkaberita.id - Siapapun Gubernur Kepri, antrean pekerjaan rumah telah menanti, termasuk urusan ASN alias birokrasi pemerintahan. Sebab, berdasarkan draft paparan Ranwal RPJP Kepri 2025-2045, kinerja ASN di Kepri terhitung rendah.
Kondisi tadi menjadi prioritas RPJP dalam isu tata kelola dan kelembagaan. Berdasarkan data, Indeks Profesionalitas ASN hingga tahun 2020 di level 53,76 persen, alias kategori rendah. Sehingga mengakibatkan pelayanan umum, pemerintahan dan pembangunan tidak berjalan optimal.
Pemprov lewat Baperenlitbang menilai diperlukan upgrading berupa pengembangan dan pelatihan kompetensi mereka secara berkala. Selain kompetensi ASN, Pemprov juga memetakan sejumlah isu ASN seperti layanan e-Gov, dan sebagainya.
SmartASN?
Desain RPJP, nantinya ASN di Kepri berkolaborasi lewat e-Gov hingga ke level kabupaten/kota, termasuk dengan instansi vertikal. Sehingga tiada lagi sekat kinerja berbasis urusan kepemerintahan. Tak ada lagi ini urusan kabupaten/kota, dan itu urusan provinsi atau vertikal.
Selebihnya, kebijakan pelayanan publik nantinya sepenuhnya mengandalkan dan mengintegrasikan data, alias data driven policy. Padahal, dengan sepenuhnya ekonomi mengandalkan APBN dan APBD, ASN menjadi pemain penting kebijakan pembangunan di Kepri.
Misni, Kepala Baperenlitbang Kepri, tak menampik kondisi itu. "Harus ada perubahan mindset," kata dia, pekan lalu. Lanjut dia, bukan hanya urusan pelayanan publik, perubahan cara berpikir juga terkait keuangan daerah.
ASN harus mulai berkontribusi bagi ekonomi daerah, setidaknya di OPD dia berdinas. Sebab, seperti ditegaskan Mendagri Tito Karnavian di Batam, baru Pemprov dan Pemko Batam mandiri secara fiskal. Ujungnya, secara teori, baru mereka terbilang aman soal anggaran Tukin ASN.
Seperti diketahui, Pemprov melalui Bapperenlitbang Kepri menggesa penyusunan rancangan awal RPJP 2025-2045. Targetnya April tahun depan diserahkan ke KPU sebagai bahan pegangan kontestan Pilgub 2024. Selain memprioritaskan sektor maritim, nantinya pendapatan per kapita menjadi ukuran pencapaian misi dan visi, termasuk Kepri Maju.
"Kepri maju, indikatornya memiliki pendapatan per kapita seperti negara maju," kata Misni, Kepala Bapperenlitbang, Kamis (23/11/2023) di ruang kerjanya. Kendati tak merinci angka, tapi dia menyebutkan nantinya proyeksi didasarkan tren sejak 20 tahun terakhir, dan kapasitas ekonomi di Bumi Segantang Lada.
Dokumen Calon KDH
Sebagai gambaran, dulu pendapatan dua dolar per hari menjadi ukuran kemiskinan. Kemudian 1,90 dolar selama pandemi COVID-19. Terbaru, Bank Dunia meminta Indonesia mengubah batas pendapatan harian sebagai ukuran kemiskinan ekstrem. Pemerintah telah merampungkan rancangan akhir RPJN.
Tahun 2024, Presiden Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem di Tanah Air nol persen. Kini Bapperenlitbang tengah mematangkan penyusunan rancangan awal (Ranwal) RPJP, dengan menggelar sejumlah kegiatan konsultasi publik, termasuk FGD, ke kabupaten/kota. Harapannya, tahun depan Ranwal berbasis rancangan teknokratis rampung.
Sehingga KPU nantinya dapat memberikan ke kontestan Pilgub Kepri di bulan September menjadi pegangan kebijakan pembangunan mereka, termasuk saat menyusun RPJMD lima tahunan, dan RKPD berbasis tahunan. "Ranwal April kita serahkan ke KPU," janji Misni. Kini mereka tengah menunggu turunnya Instruksi Mendagri, terutama guna menyusun indikator capaian.
(*)