Pemprov Kepri-Pemko Batam Pamer Pujian Mendagri Soal PAD, Enam KDH Lain Gigit Jari
angkaberita.id - Pemprov Kepri dan Pemko Batam kompak memamerkan pujian Mendagri ke mereka atas pencapaian ekonomi terbaru. Enam KDH di Bumi Segantang Lada lainnya hanya dapat gigit jari. Apalagi, APBD mereka sepenuhnya mengandalkan dana APBN lewat dana transfer.
Sanjungan Menteri Tito ke Gubernur Ansar dan Wako Batam terlontar saat memimpin rakor pengelolaan APBD, penanganan inflasi hingga persoalan Pilkada, Jumat (24/11/2023) pekan lalu, di Batam. Di depan KDH, Mendagri juga menyoroti soal Pemko dan Pemkab di Kepri masih bergantung dana transfer.
Kecuali Pemko Batam dan Pemprov Kepri, kata Mendagri kabupaten/kota lainnya terhitung rendah kapasitas fiskal mereka. Sedangkan Batam dan Kepri porsi PAD dan dana transfer hampir seimbang. Karenanya, Menteri Tito mendorong Pemko dan Pemkab lainnya melakukan terobosan.
"Investasi kunci mendongkrak PAD," pesan Mendagri. Kepada KDH, dia berharap mendukung investasi di Bumi Segantang Lada. Pesan serupa juga pernah terlontar dari Mendagri saat rakor pada Maret silam. Kepada KDH di Kepri, dia menekankan pentingnya memaksimalkan rezim perizinan. "Seperti mengefektifkan mal pelayanan publik," perintah Tito saat itu.
Upah Murah
Terbaru, Pemko Tanjungpinang lewat Sekda Zul Hidayat mengusulkan insentif upah murah guna memikat investor masuk ke FTZ Bintan di Tanjungpinang. Zul melontarkan usulan ke BP FTZ Bintan. Sebab, kata Zul, selisih upah dengan Batam hingga sejuta rupiah.
Lontaran upah murah hanya berselang kabar pemerintah lewat Kemenko Perekonomian bakal mencabut status KEK, termasuk di FTZ, jika hingga tahun depan tak mendatangkan investasi signifikan. Di Kepri, kecuali FTZ Batam dan FTZ Bintan di Bintan, kondisi investasi KEK lebih banyak penjajakan calon investor.
Perintah Presiden Jokowi, peran Sekda termasuk membantu KDH memastikan perekonomian di daerahnya tumbuh. Tugas lain, termasuk lewat OPD, menjaga inflasi terkendali. Sebab, inflasi tak terkendali menggerus upah pekerja.
Data di Kepri, hampir seluruh kabupaten/kota rendah PAD rerata rendah juga UMK mereka. Di akhir, Mendagri meminta Kepri tak terlena, meskipun pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding capaian nasional, dengan tetap mencari terobosan lewat investasi, seperti merangkul sektor swasta.
(*)