Hemat Anggaran Rp 8 Triliun, Pemerintah Bakal Pangkas Pejabat Eselon II Pemda (Di Kepri)
angkaberita.id - Belanja pegawai, terutama tunjangan kinerja, agaknya menjadi hantu APBD di Pemda. Terbukti, KemenPAN Reformasi Birokrasi berencana memangkas pejabat ASN di Pemda. Selain kepentingan reformasi birokrasi, juga memastikan Pemda lincah melayani publik.
Proyeksi awal akan ada penghematan anggaran hingga Rp 8 triliun. Kini, KemenPAN tengah proses retifikasi besar-besaran. MenPAN Abdullah Azwar Anas menyebut fokus pengurangan pejabat eselon II sebanyak 1.238, eselon III sekitar 30.854, dan eselon IV hingga 157.192.
"Kita akan hemat cukup banyak sekitar Rp 8 triliun kalau pengurangan ini jalan," kata Anas, seperti dikutip detikcom, Selasa (31/10/2023). Khusus pejabat eselon pemangkasan setara dua jabatan per daerah. Skenario pemangkasan lantaran pihaknya menemukan jumlah OPD di daerah ternyata tak imbang dengan jumlah penduduk.
Kata Anas, ibaratnya ada daerah penduduk hanya 400 ribuan, tapi OPD-nya setara daerah berpenduduk 4 juta jiwa. Akhirnya duit APBD habis buat gaji pegawai. KemenPAN lanjut dia, tengah mematangkan skenario pemangkasan, bahkan telah menyepakati variabelnya.
Merger OPD
Sehingga kian terpangkas jabatan eselon II dan III pembiayaan APBD lebih efisien. Presiden Jokowi sebut Menteri Anas, telah setuju rencana kebijakan tadi. Pemda dengan penduduk tak banyak, logikanya kebutuhan mereka juga tak banyak. Konsekuensinya ada penyatuan OPD.
"Misalnya dinas pariwisata, pendidikan dan budaya. Itu bisa dirangkap kalau jumlah penduduk tidak terlalu besar," beber Menteri Anas bercontoh. KemenPAN juga telah bersepakat dengan Kemendagri soal variabel dasar pemangkasan pejabat eselon ASN di Pemda.
Kebijakan juga mengacu data BPS guna melengkapi data variabel tadi, seperti jumlah penduduk, penanganan kemiskinan, hingga ekonomi. Penyederhanaan birokrasi lanjut dia, segera disosialisasikan ke daerah.
"Ini sudah tuntas dengan Kemendagri, dalam waktu dekat akan kita lakukan sosialisasi seiring dengan target prioritas Pak Presiden rencana kerjanya yang disebut dengan penyederhanaan birokrasi," kata Anas.
(*)