Lobi Dana Transfer Mentok, Gubernur Ansar Cari Akal Biar Proyek Penyengat Tak Mandeg
angkaberita.id - Langkah Gubernur Ansar melobi dana transfer ke Kemenkeu dengan mengajak dua bendahara Pemprov Kepri mentok. Kemenkeu tetap memastikan alokasi dana transfer ke Kepri tahun 2024 berkurang. Selain memangkas duit perjalanan dinas, kini Gubernur Ansar tengah mencari akal biar proyek Pulau Penyengat tak mandeg.
"Belanja perjalanan dinas akan dikurangkan sedikit, dan dialihkan untuk pengawasan," ungkap Adi Prihantara, Sekdaprov Kepri, seperti dikutip hariankepri, Kamis (26/10/2023). Pemprov juga menunda belanja modal tak mendesak, termasuk pembelian kendaraan dinas. Skenario pengurangan juga tergambar di RAPBD 2024 ke DPRD Kepri.
Setelah optimistis dengan APBD-P 2023, Selasa (24/10/2023), Gubernur Ansar langsung mengkoreksi di APBD 2024. Sebab, Kemenkeu memangkas alokasi dana transfer ke Kepri sebesar Rp 300 miliar. Tahun 2024, Pemprov mengajukan RAPBD sebesar Rp 4,3 triliun, jauh berkurang dari APBD-P sebesar Rp 4,4 triliun.
Kendati tak mengganggu anggaran sejumlah proyek berbiaya besar seperti pembangunan Gedung LAM Kepri, Gedung Dekranasda, dan Rumah Singgah di Jakarta, pengurangan dana transfer membuat dia harus mencari akal agar proyek Pulau Penyengat, persisnya pembangunan jalan dan lainnya tak mandeg. "Sekarang kita bolak-balik terus melobi pemerintah pusat," kata Ansar.
Lobi Mentok
Sebelumnya, Kamis (5/10/2023), dia mengajak dua bendahara Pemprov Kepri ke Kemenkeu. Mereka melobi anggaran. Sebab, beban APBD 2024 cukup berat, terutama pembiayaan Pilkada dan pembayaran cicilan utang jatuh tempo.
Kepada Luky Alfirman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Ansar berharap jatah dana transfer ke Kepri lewat DBH tahun 2023 tak terpotong. Ansar juga berharap ke Kemenkeu ke depan dapat memberikan kepastian hukum soal dana transfer, dengan menerbitkan regulasi penyaluran dana perimbangan.
"Agar penyaluran jelas dan transparan, sehingga bisa memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah," sebut Ansar. Luky berkelit pengalokasian dana perimbangan ke daerah telah berdasarkan sejumlah pertimbangan. Saat melobi Luky, Gubernur Ansar mengajak Diky Wijaya, Kepala BP2RD dan Venni Detiawati Kepala BPKAD, masing-masing, bendahara pemasukan dan bendahara pengeluaran Pemprov Kepri.
(*)