Stunting Di Kepri, Wapres Makruf Amin Akui Kesuksesan Penanganan Di Natuna
angkaberita.id - Penanganan stunting di Natuna mendapatkan pengakuan Wapres Makruf Amin. Terbukti, mereka mendapatkan dana insentif fiskal stunting 2023 senilai Rp 6,1 miliar lebih. Di Kepri, hanya Natuna dan Batam mendapatkan duit insentif fiskal tadi.
Prestasi Natuna terhitung spesial, bahkan dibanding Batam sekalipun, karena APBD mereka tak sebesar kabupaten/kota lainnya di Kepri. Pemko Batam mendapatkan duit insentif setelah jor-joran penanganan stunting ke sejumlah OPD lewat APBD 2023 sebesar Rp 69 miliar.
Pun, dibandingkan Pemkab Bintan, penanganan stunting di Natuna dinilai lebih berhasil. Padahal, sumber daya politik anggaran Bintan terhitung lebih kuat. Tak heran, meskipun belum terkonfirmasi, sempat beredar kabar pihak Baperenlitbang Bintan mempertanyakan ke pusat.
Berdasarkan KMK No. 350 Tahun 2023, Pemkab Natuna berhak duit insentif fiskal stunting tahun 2023 sebesar Rp 6.146.590.000. Dasar penilaiannya, berdasarkan kriteria Kemenkeu dan Kemendagri serta BKKBN, seperti realisasi belanja daerah dan pendanaan penanganan stunting.
Kemudian kinerja Pemda dalam percepatan penurunan stunting. Istilah Menkeu, Pemda berhak insentif fiskal jika terjadi penurunan secara signifikan, alis drastis. "Insentif diberikan untuk daerah yang menurunkan stunting tercepat dan terbaik," kata Menkeu Sri Mulyani, seperti dikutip Antara.
Langganan Prestasi
Selain duit insentif fiskal stunting, Pemkab Natuna juga mendapatkan dana insentif fiskal penghapusan kemiskinan ekstrem dan kinerja percepatan belanja daerah. Total, Pemkab Natuna mendapatkan duit insentif fiskal Rp 18 miliar lebih.
Selain Pemkab Natuna dan Pemko Batam juga mendapatkan duit insentif fiskal sebesar itu. Pemprov Kepri, meskipun selalu mengklaim kasus stunting terus menurun sejak dua tahun terakhir, belum berhak duit insentif fiskal.
Pemprov Kepri hanya mendapat dana insentif fiskal Rp 6,6 miliar berkat kinerja belanja dalam negeri APBD tinggi. Pemkab Natuna sendiri terhitung langganan berprestasi di level nasional. Beberapa tahun lalu, mereka menjadi Pemkab dengan serapan dana desa tertinggi di Tanah Air, sehingga berhak penyaluran lebih cepat dibanding Pemkab lainnya.
Pemkab, lewat OPD mereka, juga sukses menembus 99 inovasi pelayanan publik terbaik versi KemenPAN Reformasi Birokrasi. Kabar baiknya, meskipun stunting baru Natuna dan Batam, tapi secara umum pemerintah mengakui kesukseskan KDH di Kepri memerangi kemiskinan ekstrem. Terbukti, seluruh tujuh kabupaten/kota di Kepri mendapatkan dana insentif fiskal itu.
(*)
UPDATE: Pembaruan Infografis