Sasar Keluarga Berisiko Stunting, BKKBN Usulkan Keroyokan Dana Desa-Duit PKH
angkaberita.id - Saat anggaran stunting habis keperluan konsultasi ketimbang makanan tambahan, BKKBN melirik dana desa sebagai amunisi baru menangani stunting di Tanah Air. Kepala BKKBN mengusulkan 10 persen dana desa bagi keperluan membantu pengentasan stunting, khususnya di 17 provinsi prioritas terbaru.
"Fokus konvergensi menggunakan dana desa perlu ditingkatkan, kami izin mengusulkan apabila diperkenankan 10 persen minimal dana desa," kata Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Pusat, seperti dilansir tribunnews, Jumat (6/10/2023). Dia juga mengusulkan Program Keluarga Harapan (PKH) fokus pemberian makanan tambahan ke keluarga berisiko.
Selebihnya, Hasto mengusulkan agar provinsi prioritas penanganan stunting bertambah. Katanya, penambahan akan mendorong percepatan pengentasan stunting. "Yaitu, Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan," sebut Hasto.
Dia menargetkan, penurunan per tahun 3,8 persen. Tahun 2019 ke 2021, penurunan stunting mencapai 1,6 persen per tahun. Tahun 2021 ke 2022 turun 2,8 persen. Pemerintah lewat Kemenkeu mengabulkan usulan BKKBN tadi. Khusus Kepri, penanganan stunting lewat ikhtiar Beras Sedekah Telur, alias BTS.
(*)