Ukuran Ganti Atau Tidak Sekda Tergantung Pertumbuhan Ekonomi?
angkaberita.id - Selain meminta PNS tahan banting, Presiden Jokowi mengaku kesal mereka sibuk mengurus SPJ dibanding bekerja. Presiden meminta MenPAN Reformasi Birokrasi merombak sistem pelaporan anggaran tadi.
Begitu juga dengan Sekda Kabupaten/Kota, Presiden menyebut seharusnya mereka berpikir mendongkrak ekonomi. Bukan berkubang dengan rutinitas SPJ. "Saya sudah sering menyampaikan ke MenPAN-RB, harus ada tolok ukur jelas, harus ada reward jelas. Jadi orientasi (ASN), jangan sampai (SPJ) kerja sampai tengah malam," keluh Presiden, seperti dikutip detikcom, Selasa (3/9/2023).
Presiden mengaku kerap menemukan guru dan kepala sekolah bekerja hingga malam hari demi mengurusi SPJ, bukan menyiapkan bahan ajar. Dia meminta sistem pelaporan pertanggungjawaban anggaran mereka dirombak.
"Saya pernah ke daerah, saya lihat kok kepala sekolah dan guru kerja sampai malam-malam urusan apa, saya cek. SPJ. Bukan urusan menyiapkan-merencanakan kegiatan belajar-mengajar, tapi urusannya SPJ," beber Presiden. Dia meminta orientasi ASN bukan SPJ semata.
Dia memahami SPJ bersifat wajib, tapi dia mengataka agar prosedur diperpendek. Apalagi menurut dia, kian ke bawah step pelaporan SPJ kian panjang dan banyak. Semisal, dari pusat cuma 43 tahapan, ke provinsi hingga kabupaten/kota malah beranak pinak tahapan hingga 120 tahap
"Benar nggak? Siapa bilang tidak benar, tunjuk jari. Saya beri sepeda. Karena kenyataannya seperti itu," sebut Presiden. Kepada MenPAN-RB merombak sistemnya. "Sekda nggak bisa diangkat kalau dia nggak bisa menumbuhkan ekonomi di sebuah kabupaten enam koma. Ukurannya gitu. Bukan ukurannya SPJ," kata Presiden.
Ukuran lainnya, sebut Presiden tingkat inflsi. Kalau inflasi tidak bisa di bawah 3, berarti nggak kerja. "Tiga, kemiskinan. Ini yang dibutuhkan memang itu," beber Presiden Jokowi. Pendeknya, kinerja Sekda ialah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat kemiskinan.
(*)