Survei Indikator: Responden (Sumatera) Lebih Percaya DPD Ketimbang DPR?
angkaberita.id - Lembaga DPD ternyata lebih dipercaya responden dibanding DPR, meskipun beda-beda tipis tingkat kepercayaan publiknya. Temuan tadi menyusul rilis hasil survei Indikator, Minggu (1/10/2023).
Berdasarkan hasil, tingkat kepercayaan ke DPD sebesar 69 persen. Ke DPR sebesar 65 persen. TNI menjadi lembaga paling dipercaya, dan parpol menjadi juru kunci. Seperti dilansir detikcom, populasi survei melibatkan WNI punya hak pilih di Pemilu, atau telah berusia 17 tahun, atau sudah menikah saat survei.
Terdapat 10 provinsi, sebut Indikator, oversampel seperti di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, masing-masing, 400 responden. Kemudian Sumatera Selatan dan Lampung, masing-masing, 350 responden. Selanjutnya Bangka Belitung dan Jambi, masing-masing, 300 responden. Sehingga total sampel sebanyak 4.090 responden.
Asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.200 responden dengan toleransi margin of error sekitar ±2,9 persen, tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancara tatap muka pewancara telah dilatih.
Oversampel Di Sumatera
Sedangkan margin of error di provinsi oversampel sebagai berikut:
(1) Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten dengan masing-masing sampel 400 responden dengan toleransi margin of error sekitar ±5% pada tingkat kepercayaan 95%.
(2) Sumatera Selatan dan Lampung dengan masing-masing sampel 350 responden memiliki toleransi margin of error sekitar ±5.3% pada tingkat kepercayaan 95%.
(3) Jambi dan Bangka Belitung dengan masing-masing sampel 300 responden memiliki toleransi margin of error sekitar ±5.8% pada tingkat kepercayaan 95%.
Saat survei, Indikator menyebutkan sejumlah nama lembaga kepada responden. Kemudian diajukan pertanyaan: Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap masing-masing lembaga itu? Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali?
Hasilnya, khusus lembaga penegak hukum, kejaksaan agung tertinggi kepercayaan publik. Yakni, 76 persen. Kepolisian kedua sebesar 72 persen, dan KPK dipercaya responden sebanyak 71 persen. Sedangkan pengadilan, sebagai lembaga peradilan, dipercaya 73 persen responden.
DPD Kepri
KPU merilis DCS calon anggota DPD di Pemilu 2024. Selain inkumben, terdapat sejumlah nama akrab di telinga warga Kepri. Kejutannya, Dwi Ajeng Sekar Respaty menjadi satu-satunya perempuan calon anggota DPD dari 14 kandidat. Ajeng putri kedua Soerya Respationo, Ketua DPD PDIP Kepri.
Nama lainnya Ismeth Abdullah, Gubernur Kepri 2005-2010. Kemudian Gerry Yasid, Kajati Kepi hingga 2022. Kalangan politisi terdapat Sirajudin Nur dan Hotman Hutapea, masing-masing, kader PKB dan Demokrat. Calon petahan Haripinto Tanuwidjaja, Dharma Setiawan serta Ria Saptarika, dan Richard Pasaribu.
Tahun 2023, DPD menjadi pengusul RUU Daerah Kepulauan. Kepri provinsi dengan perairan terluas di Tanah Air. Yakni, 96 persen. Bersama delapan provinsi lainnya bertekad mengegolkan RUU Daerah Kepulauan lewat Deklarasi Ambon tahun 2005. Tapi, hingga kini tak kunjung bergayung sambut di DPR.
Satu pasal krusial di RUU Daerah Kepulauan ialah dana alokasi khusus daerah kepulauan sebesar 5 persen dana transfer. Selain Kepri, terdapat tujuh provinsi tergabung tergabung daerah kepulauan. Di Sumatera, Kepri dan Bangka Belitung.
(*)