angkaberita.id

Gaduh Di Rempang, Bahlil Janji Pendekatan Cara Orang Kampung Ke Warga Tergusur

bahlil lahadalia/menteri investasi/kepala bkpm ri/foto via sindonews.com

menteri bahlil memberikan keterangan pers usai rakor dengan mendagri dan menteri atr serta gubernur kepri dan kepala bp batam, minggu (17/9/2023)/foto via kabarbatam

Gaduh Di Rempang, Bahlil Janji Pendekatan Cara Orang Kampung Ke Warga Tergusur

angkaberita.id - Dengan paket lengkap, Menteri Bahli Lahadalia berjanji menangani persoalan investasi di Rempang lewat pendekatan cara orang kampung. Selain merangkul warga terkena relokasi, pemerintah juga akan berkomunikasi secara lebih humanis.

Meski demikian, dia mengakui pemerintah juga berpacu dengan waktu. Sehingga dia berharap tenggat 28 September mendatang telah tuntas proses relokasi. Sebab, menurutnya, urusan investasi kini bersaing dengan negara lain. Terbukti, meski lebih luas, Singapura justru menjadi incaran investasi asing langsung (FDI). Rencana Xinyi Group termasuk FDI.

"Proses penanganan (warga) Rempang harus dilakukan dengan cara soft (lembut), kita memberikan penghargaan ke masyarakat memang sudah turun temurun di sana," kata Bahlil, usai rakor di Batam, Minggu (17/9/2023). Hadir Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR Hadi Tjahjanto, dan Wakapolri Komjen Agus Andrianto.

Hadir juga Gubernur Ansar dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi. Pemerintah, kata Bahlil, akan membangun komunikasi baik dengan warga di Rempang. Sebab proyek di sana proyek strategis nasional (PSN). "Kita berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya. Kita ini sama-sama orang kampung, ini yang harus kita bicarakan," ujar Bahlil.

Singgung Cabut Izin Usaha

Selain relokasi 16 kampung tua di sana, Bahlil mengaku juga akan mengurus soal sejumlah perusahaan disebut-sebut telah dicabut izin usahanya di Rempang. Lokasinya kini tergusur dengan masuknya investasi terbaru lewat PT MEG dengan Rempang Eco City. " Ini juga kita membutuhkan penanganan khusus," tegas Bahlil.

Selebihnya, pemerintah melalui BP Batam dan Gubernur Kepri akan terus menerus evaluasi proses relokasi di Rempang hingga akhir September rutin setiap pekannya. Pengamanan proses relokasi, Bahlil menegaskan lewat pendekatan humanis. Bahlil akan memimpin langsung prosesnya.

"(Kepala) BP Batam dan Gubernur (Kepri), kami bertiga telah sepakat rapat terus-menerus setiap minggu, dan urusan keamanan Pak Wakapolri juga sudah menjamin akan melakukan secara soft semuanya," beber Bahlil. Seperti diketahui, lewat PT MEG kelompok usaha Grup Artha Graha milik Tomy Winata, BP Batam memberikan konsesi selama 80 tahun.

Sebagai kompensasi, PT MEG akan mendatangkan investasi senilai Rp 381 triliun, secara bertahap. Nah, terbaru lewat Xinyi Group, mereka akan membangun industri hilirisasi di Rempang lewat pabrik panel surya dan pabrik kaca. Nantinya mereka akan menempati lahan seluas 2.000 hektare, dengan investasi secara bertahap. Keseluruhan selama 80 tahun, PT MEG menjanjikan serapan tenaga kerja 300-an ribu pekerja.

Sentil Ansar-Rudi

Kepada warga di Rempang, Bahlil memastikan investasi Xinyi Group nantinya ditujukan bagi pembukaan lapangan pekerjaan di sana. Harapannya melahirkan kesejahteraan bagi warga lewat pembangunan di Pemko Batam dan Pemprov Kepri melalui APBD masing-masing.

Sebab, lanjut Bahlil, jika investasi tadi batal, potensi PAD ke APBD Batam dan APBD Kepri juga menguap. Kepada warga di Rempang, Bahlil juga meyakinkan Pemprov Kepri dan BP Batam bakal bahu membahu mengurus masalah Rempang sesuai dengan hak-haknya.

"Yakinlah, ini investasinya untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan masyarakat yang akan kita geser itu mereka juga akan diberikan hak-haknya. Kita pemerintah juga punya hati," janji Bahlil.

Bahlil juga menegaskan gaduh di Rempang bukan soal rivalitas politik, tapi dia juga meminta pengembangan Rempang agar tidak dipolitisasi. Apalagi dengan membenturkan kepentingan politik jelang Pikada Kepri tahun depan. Sebab, investasi urusan soal membangun negara, bukan sebatas Kepri.

Dia mengaku telah mendapatkan komitmen dari Gubernur Ansar dan Kepala BP Batam. "Ini jangan dipolitisir, jangan dibuat seolah-olah Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ada masalah. Keduanya ini abang saya ini. Tadi saya ngomong ke mereka, mereka fine-fine aja, kok. Jadi kalau boleh, janganlah. Kita ini mau bangun negara. Urusan politik tunggu Pemilu dan Pilkada," beber Bahlil.

(*)

Bagikan
Exit mobile version