Target Stunting Meleset, BKKBN Kepri Blak-blakan ‘Kriteria’ Baru Kerdil
angkaberita.id - Tahun lalu, saat prevalensi stunting di Kepri merangsek dari 16,8 persen menjadi 17,6 persen, BKKBN Kepri langsung meluncurkan Satgas Stunting dengan menggeber rembug serupa ke tujuh kabupaten/kota di Bumi Segantang Lada. Tahun ini, BKKBN hadirkan "kriteria" baru stunting. Kenapa?
Sebab, untuk sebagian, kasus stunting Kepri di RPJMD Kepri tak serendah target BKKBN sebesar 10 persen. Meskipun, secara nasional, Kepri terhitung rendah kasusnya. Batam masih menjadi konsentrasi temuan kasus anak stunting dan keluarga berisiko. Padahal, mereka telah melawan lewat ikhtiar konvergensi, termasuk bapak asuh.
Kamis (7/9/2023), BKKBN Kepri menggelar rembug sekaligus rekonsiliasi stunting di Kepri. Acara juga menegaskan penguatan konvergensi lintas sektor demi penurunan stunting. Rekonsiliasi juga guna memastikan data sajian stunting sesuai alamat (by name by address), terutama temuan balita kerdil.
Sebab, menurut Kepala BKKBN Kepri, anak kerdil tak selalu stunting. Harus dipastikan kondisi-kondisinya, dan kesesuaian dengan kriteria stunting. Karena, meskipun anak pendek tapi kalau dia aktif dan dapat menjawab baik pertanyaan tim pakar penguji. Versi BKKBN, anak tadi tak dapat disebut stunting.
"Sekarang sedang berlangsung survei dan validasi, sebab tidak semua anak pendek itu masuk kategori stunting," kata Rohina, Kepala BKKBN Kepri, seperti dikutip batampos, kemarin. Nah, BKKNB ingin memastikan dan mengetahui kemajuan capaian percepatan penurunan stunting tadi setelah setahun pembentukan Satgas Stunting tahun lalu.
Klaim Rohina, kriteria tadi membuahkan hasil. "Kami lihat di E-PPGBM sudah turun 3,5 persen," beber Rohina. Gubernur Ansar melalui Sekdaprov Adi Prihantara menegaskan penurunan stunting hendaknya mulai dari hulu lewat pendampingan, konseling dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pranikah. Ikhtiar terbaru, jor-joran lewat telur, meskipun Kepri provinsi kaya ikan.
(*)