Penjabat Walikota, Mendagri Blak-blakan Calon DPRD Berpeluang
angkaberita.id - Mendagri mengisyaratkan calon Penjabat KDH, termasuk di Kepri, uslan ke Kemendagri harus steril dari kasus hukum. Nantinya TPA sebelum menyaring hingga tiga nama ke Presiden Jokowi akan menapis jejak rekam setiap nama calon usulan.
Selain Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TPA juga mengorek soal harta kekayaan masing-masing calon lewat Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK). Jika bersih dan kompeten, Mendagri berjanji akan menyodorkan ke Presiden Jokowi guna diterbitkan Keppres atau SK Mendagri pengangkatannya.
Soal peluang, khusus Pemko/Pemkab, Mendagri menyebut calon usulan Kemendagri, Gubernur dan DPRD kabupaten/kota sama besarnya. Syaratnya, pengusulan sesuai prosedur dan ketentuan perundangan berlaku. "Bisa saja lolos diusulkan DPRD jika memang bagus," tegas Mendagri Tito Karnavian, Rabu (9/8/2023).
Khusus usulan Kemendagri, pihaknya akan menjaring dari pejabat eselon sesuai dengan persyaratan. Yakni, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) di level gubernur, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di kabupaten/kota. Di Kepri, hanya Tanjungpinang pengusulan Penjabat KDH seiring berakhirnya masa jabatan Walikota Rahma per 21 September depan.
Terbaru, DPRD Tanjungpinang disebut-disebut telah mengusulkan tiga nama calon. Yakni, Hasan Kadiskominfo Kepri, Hendri Kadis KLH Kepri dan Martin Maromon, Sekretaris DPRD Kepri. Mereka akan bersaing dengan calon pilihan Kemendagri dan Gubernur Kepri. Sebelumnya Gubernur Ansar telah mengusulkan Hasan, Ihsan dan Azwandi, ketihanya pejabat Pemprov.
Nama Zulhidayat, Sekda Tanjungpinang terdepak di menit-menit akhir. Hasan dikenal loyalis Gubernur Ansar. Hendri Kadis PUPR Tanjungpinang saat Walikota Lis Darmansyah, dan Martin Maromon pernah Kabiro di Pemprov Kepri.
(*)