Suksesi Tanjungpinang (2): Kesampingkan Calon Ansar, Tunggu Kejutan Nama DPRD
angkaberita.id - Pengisian Penjabat Wako Tanjungpinang agaknya bikin Gubernur Ansar dag dig dug. Terbukti, dia mengusulkan nama lebih cepat dari tenggat 9 Agustus seperti perintah Kemendagri. Tiga nama telah Ansar sorongkan ke Kemendagri, termasuk Hasan.
Selain Kadiskominfo Kepri, Hasan tangan kanan Gubernur Ansar merespon isu panas di publik Kepri. Terbaru, soal gaduh penanganan jalan di Batam antara Gubernur Ansar dengan Walikota Rudi. Walikota Rahma berakhir masa jabatan per 21 September mendatang. Presiden Jokowi melalui Mendagri akan menunjuk penggantinya hingga Pilkada 2024 selesai.
Bukti lain, DPRD Tanjungpinang belum kunjung mengusulkan tiga nama. Meskipun sejumlah nama digadang-gadang mereka bermunculan ke publik, termasuk Zulhidayat dan Riono, masing-masing, Sekda dan mentan Sekda Tanjungpinang. Riono Sekda di masa Walikota Lis Darmansyah, pentolan PDIP.
Zulhidayat, Sekda pilihan Wako Rahma. Kader Nasdem, meskipun sebelumnya berbaju PDIP dan Golkar. Menariknya, Nasdem dan PDIP serta Golkar merupakan peraih suara terbanyak di Pileg 2019 lalu di Tanjungpinang. Ketiganya menempatkan kadernya di pimpinan DPRD. Nah, nama usulan Penjabat Wako nantinya melalui Ketua DPRD Pinang.
Weny, Ketua DPRD merupakan kader PDIP. Dia Ketua PDIP Pinang sekaligus istri Lis Darmansyah. Ketiga Parpol tadi juga menguasai DPRD di Kepri, tersebar di tujuh kabupaten/kota, termasuk DPRD Kepri. Di Pilkada, ketiganya juga sukses mendudukkan KDH usungan masing-masing. Nasdem paling moncer dibanding keduanya.
Berdasar Permendagri terbaru, pengisian Penjabat KDH di Tanah Air, termasuk di Tanjungpinang, bersumberkan dari usulan Gubernur Kepri, DPRD Tanjungpinang dan Kemendagri. TPA, di dalamnya terdapat BIN, bakal menapis satu persatu nama usulan. Presiden Jokowi selanjutnya akan menentukan nama terpilih melalui Mendagri Tito Karnavian.
Selain merepresentasi keinginan publik, lewat usulan DPRD, mekanisme baru penunjukkan Penjabat KDH tadi juga seiring lowongnya ratusan KDH di Tanah Air menyusul Pilkada serentak 2024. Padahal, sebelumnya penunjukkan Penjabat KDH kabupaten/kota menjadi priveledge gubernur.
Hasan Vs Ihsan
Seperti telah diduga, Gubernur Ansar mengusulkan Hasan Kadiskominfo Kepri. Bersama dia, Ansar juga menyorongkan Ihsan dan Azwandi, masing-masing, Kadispora dan Kepala ULP Kepri. Ihsan birokrat veteran Pemko Tanjungpinang. Azwandi lama berkiprah di Pemkab Natuna.
Hasan, saat Ansar Bupati Bintan, pernah berkarir dari lurah hingga camat. Hasan dan Ihsan orang dekat Gubernur Ansar. Keduanya juga terhitung beres (getting done) setiap diberi penugasan. Sejumlah mantan pejabat di Pemprov Kepri tak menampik kabar itu.
Ihsan, sebut dia, selain loyal juga lebih membumi perangainya. Hanya, kadang kurang fokus dengan pekerjaan pokoknya. "(Kalau) Hasan tipikal loyal, berani pasang badan ke pimpinan," sebut dia. Persoalannya, Kadiskominfo melekat ke Gubernur. Jika Hasan ke Pemko, Gubernur Ansar akan kehilangan pendamping setia.
Sedangkan Azwandi, sebelum menggantikan Misbardi, merupakan kepercayaan Bupati Wan Siswandi mengurus pengisian PAD di APBD Natuna, terutama dari bagi hasil migas di sana. Pendeknya, memiliki jejaring di pusat. Namun, sejumlah kalangan sepakat, usulan Gubernur Ansar mengerucut dua nama saja. Yakni, Hasan vs Ihsan.
Dengan skenario tadi, untuk sebagian, boleh jadi kedua nama tadi bakal didorong kuat muncul di usulan DPRD Tanjungpinang. Sehingga tercipta irisan nama ke Kemendagri nantinya. Disebut-disebut, meskipun baru kabar angin, lobi-lobi tadi terkait kepentingan di Pilkada 2024. Tanjungpinang diyakni bakal menjadi "pertaruhan" Gubernur Ansar.
Spekulasi lain, Golkar juga membidik Pilwako Tanjungpinang. Nama Dewi Kumalasari disebut-disebut menguat. Jika itu benar, setidaknya secara teori, dia bakal berhadapan dengan Lis Darmansyah, calon kuat PDIP ke Pilwako sekarang.
Konsekuensinya, untuk sebagian, lobi tiga nama usulan Penjabat Wako Tanjungpinang tak ubahnya pengulangan pemilihan Wawali dua tahun lalu. Saat itu, Ade Angga pentolan Golkar kalah tipis dari Endang, Wawali sekarang, dukungan koalisi Gerindra.
Pengulangan Tarung Wawako?
Tiga pimpinan DPRD Pinang kompak tak menjawab soal nama pengganti Wao Rahma, meskipun tenggat 9 Agustus tinggal hitungan hari. Diyakini, mereka tengah wait and see dengan dinamika. Apalagi, Gubernur Ansar sejak dini telah mengusulkan tiga nama. Meskipun bukan perintah, sebut nama tadi seperti pesan (fait a comply).
Ansar tentu mengandalkan lobi Golkar. Nasdem dan PDIP menjadi kubu pembedanya. Mencuatnya dua nama, Zulhidayat dan Riono, seperti mengamini dinamika di internal DPRD Tanjungpinang. Per Permendagri, Zulhidayat satu-satunya pejabat Pemko Tanjungpinang memenuhi syarat dicalonkan Penjabat KDH.
Riono, meskipun kepangkatan memenuhi, dia bukan menduduki jabatan eselon dipersyaratkan. Yakni Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Alternatifnya, kubu non Golkar dan Zulhidayat dapat mencari nama lain. Kemudian menjadi kompromi sekaligus melengkapi tiga nama usulan DPRD.
Siapa berpeluang? Tanpa mengesampingkan peluang Riono dan pejabat Pemprov Kepri lainnya, nama birokrat perempuan di Pemprov Kepri dapat menjadi pilihan. Selain bentuk test case ke Kemendagri, juga wujud pengakuan kapasitas mereka sebagai pengganti Wako Rahma.
Selebihnya biarkan menjadi urusan Mendagri. Misni, Kepala Bapperenlitbang Kepri dapat menjadi alternatifnya. Selain birokrat sejak Gubernur Nurdin Basirun, dia juga terhitung kompeten. Terbukti, Gubernur Ansar mempercayai dia memegang Bapperenlitbang, mata telinga Pemprov Kepri di Musrebangnas sekaligus "pengawal" proyek Jembatan Batam-Bintan.
Di luar alasan birokrasi tadi, secara politik Tanjungpinang beda dengan kabupaten/kota lainnya. Selain jumlah legislator perempuan di DPRD paling banyak se-Kepri, juga tak sedikit kontestan perempuan meramaikan Pilkada di Bumi Gurindam. Suryatati A. Manan dan Rahma menjadi bukti hidup kepiawaian politik mereka sekaligus preferensi pemilih ibukota Pemprov Kepri.
Selain membumi seperti Ihsan, dia juga cakap dengan pekerjaannya. "(Misni) humble, dinamis dan pintar di lapangan serta administrasi," puji mantan pejabat di Pemprov Kepri. Sebagai birokrat asal Karimun, dia juga terbilang steril dari kepentingan "Batam-Bintan" di Tanjungpinang. Pendeknya, dia berpeluang menjadi kompromi tiga nama usulan DPRD Tanjungpinang, selain Hasan dan Zulhidayat. Siapa tahu?
(*)