Kejutan Politik Thailand, Ketua DPR Politisi Melayu
angkaberita.id - Koalisi pemenang Pemilu Thailand akhirnya menunjuk Wan Muhamad Noor Matha, politisi muslim menjadi ketua DPR, Selasa (4/7/2023) sekaligus mengakhiri kebuntuan. Matha calon tunggal kubu koalisi pemenang Pemilu pada 14 Mei lalu.
Kini parlemen masih menunggu persetujuan Raja Maha Vajiralongkorn. Jika restu turun, pekan depan parlemen bakal memilih perdana menteri. Pita Limjaroenrat (42), Ketum Move Forward, parpol peraih suara terbanyak, berpeluang menjadi PM termuda sekaligus representasi generasi milenial.
Pita memimpin koalisi delapan parpol membentuk mayoritas di parlemen, termasuk Pheu Thai. Parpol bentukan keluarga Thaksin Shinawatra, PM Thailand sebelum kudeta 2014. Posisi ketua parlemen menjadi isu tersendiri karena jabatan itu sangat penting, terutama memuluskan kebijakan pemerintah nantinya.
Matha politisi partai Prachachart. Di koalisi, suaranya justru paling kecil dibanding tujuh parpol lainnya. "Saya akan menjalankan tugas ini dengan adil, dengan transparansi dalam mempertimbangkan usulan undang-undang dan petisi lainnya untuk meningkatkan kehidupan semua warga Thailand," janji Matha, seperti dilansir CNN Indonesia mengutip Reuters, Selasa (4/7/2023).
Pemilihan PM
Koalisi mayoritas menguasai 312 kursi di parlemen. Namun, Limjaroenrat harus mengantongi setidaknya 376 suara parlemen agar dapat melenggang ke kantor PM Thailand. Dia harus menarik 64 suara dari parpol oposisi di parlemen, sebagian besar berhaluan konservatif dan bentukan militer.
Analis politik di Thailand justru tertarik menganalisis sikap partai Pheu Thai jika dia gagal melenggang ke kursi PM. Sebab, Move Forward bagi kubu konservatif merupakan musuh bersama lantaran agenda liberalnya, termasuk mereformasi aturan lese majeste.
"Yang tidak kita ketahui sekarang ini adalah Pheu Thai bakal pindah kubu atau tidak jika Pita gagal," ujar Titipol Phakdeewanich, Analis Politik dari Universitas Ubon Ratchathani. Berdasarkan Konstitusi baru setelah kudeta 2014, militer dengan sekutunya mencengkeram kuat pertarungan memperebutkan kursi PM.
Sebab, bukan hanya harus memenangi suara mayoritas di parlemen. Tapi, juga harus mendapatkan persetujuan senat. Nah, lembaga terakhir sebagian besar beranggotakan tunjukkan junta militer sekaligus pro monarki.
(*)