Koalisi Perak, Kenapa Anwar (Terpaksa) Jabat Menkeu Malaysia?
angkaberita.id - Sudah diduga, dengan pertimbangan taktis, Anwar Ibrahim PM Malaysia akhirnya berkompromi dengan urusan korupsi. Terbukti, dia menunjuk Ahmad Zaid Hamidi, meskipun tengah berurusan dengan kasus korupsi di pengadilan, sebagai Deputi Perdana Menteri.
Selain Deputi PM, sekutu Najib Razak di UMNO, Itu juga menjabat Menteri Pembangunan Desa di Kabinet Persatuan Malaysia, Jumat (2/12/2022). Najib, darah biru di UMNO, merupakan PM Malaysia 2009-2018 sekaligus terpidana 12 tahun kasus 1MDB. Kasus korupsi Najib juga menjadi kunci kemenangan Pakatan Harapan, koalisi Anwar saat Pemilu 2018 silam.
Sabtu (3/12/2022), Yang Dipertuan Agung telah melantik Kabinet Anwar. Kursi Menteri Pembangunan Desa ke depan strategis. Sebab, Anwar menegaskan prioritas kabinet ialah mengurangi beban warga Malaysia, terutama biaya hidup, termasuk dengan menggeber BLT ke warga terdampak ekonomi di sana. Tugas lainnya memulihkan perekonomian akibat pandemi COVID-19.
Namun, untuk sebagian, kursi tadi ke Zaid, Presiden UMNO sekaligus Koalisi Barisan Nasional, juga "lampu hijau" Anwar ke Barisan Nasional merebut kembali lumbung suara hilang mereka di Pemilu 2022 dari Koalisi Perikatan Nasional, terutama PAS. Itulah, untuk sebagian, Barisan Nasional berdalih "Kabinet Persatuan" mau bergabung ke Koalisi PH.
Kemudian, sebagian analis politik menilai, itu cara Zaid bertahan dari jeratan kasus hukumnya. Juga, untuk sebagian, mengantisipasi upaya lawan politik di internal mendongkel kursi dia. Seperti diketahui, UMNO terbelah dua kubu. Yakni, Zaid dekat Najib dan kubu Ismail Sabri dekat ke Perikatan Nasional.
Selebihnya, Anwar tutup mata dengan realitas politik tadi lantaran PH perlu kestabilan pemerintahan. Koalisi PH dan BN, dengan jumlah kursi 112, cukup simple majority di parlemen. Praktis, barter kepentingan tadi menjadi alasan penguat kabinet persatuan. Meskipun Anwar mengklaim mengantongi dukungan dua pertiga di DPR, termasuk dari Malaysia Timur.
Seperti GPS, GRS dan Warisan. Anwar mengunci mereka dengan kursi Deputi Perdana Menteri sekaligus kali pertama dalam sejarah Malaysia. Lazimnya selama ini, koalisi parpol di Malaysia cenderung pragmatis ikut dengan parpol penguasa di Putra Jaya. Di DPR, kursi Dapil Sabah dan Serawak terhitung besar.
Pesaing mereka di Malaysia Barat hanya Dapil Johor dan Perak, masing-masing, di urutan kedua dan keempat. Nah, khusus Perak kali ini spesial dan, untuk sebagian, menjadi model koalisi Anwar-Zahid di level nasional. Begitu juga dengan kabinet susunan Anwar, juga banyak duduk politisi dari Perak.
Di Perak, koalisi PH dan BN memerintah di sana, meskipun kalah pemilu kemarin dari PN. Di perlemen sana, PN menjadi koalisi dengan kursi terbanyak pertama, PH kedua dan BN di juru kunci. Tapi, karena PN gagal membentuk koalisi pemerintahan, Sultan Perak akhirnya melantik politisi BN menjabat Menteri Besar Perak, dan politisi DAP dari PH menjadi Ketua DPRD.
Nah, koalisi serupa agaknya terjadi di level nasional, dengan Anwar dan Zaid sebagi dua protagonis. Keduanya juga anggota DPR dari Perak, masing-masing, Anwar dari Tambun dan Zaid dari Bagan Datuk. Kongsi keduanya juga membawa peruntungan baik kepada sejumlah politisi lokal Perak ke pentas nasional.
Di Kabinet Anwar, setidaknya terdapat lima politisi dari Perak, termasuk mantan Menteri Besar dan Ketua DPRD Perak, masing-masing, dari UMNO dan DAP. Yakni, Zambry Abdul Kadir dan Nga Kor Ming. Nama lain, yakni Sivakumar politisi PHR dan bekas Ketua DPRD Perak 2008-2009.
Selain Zambry, terdapat dua bekas menteri besar di Kabinet Anwar, yakni Tok Hasan di Negeri Sembilan dan Khaled Nordin di Johor. Keduanya politisi UMNO. Dalam kabinet persatuan, PH mendapatkan jatah menteri lebih banyak, termasuk lima dari DAP, total 15 menteri.
BN mendapatkan 6 menteri, serta GPS dan GRS mewakili Sabah-Serawak, masing-masing, 5 dan 1 menteri. Terakhir, satu menteri kursi independen, yakni Naim Mokhtar Menag. Di Malaysia, seperti Westminter Parliamentary System, setiap anggota kabinet harus legislator di DPR. Menteri bukan anggota DPR diberikan status senator, utusan negara bagian, agar dapat menjabat menteri.
Kursi Keramat
Keseluruhan Kabinet Anwar terdiri 28 menteri, dengan Anwar merangkap PM sekaligus Menteri Keuangan. Selain berpengalaman Menkeu di masa PM Mahathir Mohammad, rangkap jabatan Anwar dinilai sebagai kompromi agar tak jatuh ke UMNO dan DAP, dua musuh bebuyutan politik di Malaysia.
Bersama kursi Jaksa Agung, jabatan Menkeu merupakan isu sensitif di Malaysia. Mayoritas politisi Melayu tak ingin minoritas menduduki dua jabatan itu. Saat Koalisi PH memerintah Malaysia hasil Pemilu 2018, dengan PM Mahathir, Menkeu berasal dari DAP dan Jaksa Agung Independen, tapi berlatar etnis minoritas.
Begitu Mahathir mundur, pemerintahan PH kolaps di tahun 2020, dan Jaksa Agung Tommy Thomas langsung mengundurkan diri. Rangkap jabatan di Malaysia, untuk sebagian, praktik biasa. Karena Mahathir dulu juga pernah rangkap jabatan.
Posisi paling sering dirangkap Menkeu, Mendagri dan Menhan. Tapi, untuk sebagian, kementerian lainnya. Hanya saja, di masa PM Najib, rangkap jabatan Menkeu dia mengundang kritik menyusul terbongkarnya skandal 1MDB
(*)