Pertashop BUMDes Teluk Sasah, Rela Menunggu Setahun Demi Ekonomi Desa
Ibarat pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, BUMDes Mitra Perdana di Desa Teluk Sasah, Kabupaten Bintan, Kepri, memilih menunggu setahun sebelum akhirnya melanjutkan ikhtiar penguatan ekonomi desa lewat Pertashop
SEDIANYA Desember tahun lalu, Pertashop kelolaan BUMDes Desa Teluk Sasah telah beroperasi. Namun skenario itu belakangan berubah, dan baru sekarang dimulai lagi dari awal. Lokasi calon Pertashop juga telah berubah, bergeser menjauh dari lokasi awal dekat ruas jalan menuju gerbang ke Kawasan Industri Lobam.
“(Dekat) di taman bermain anak samping ATM,” ungkap Adi M. Noor, Direktur BUMDes Mitra Perdana, kelolaan Desa Teluk Sasah, Selasa (8/11/2022) menyebut lokasi baru calon Pertashop. Kali ini, proses persiapan lebih matang. Bahkan, izin dari Pertamina di Medan juga sudah terbit.
BUMDes juga telah melunasi sejumlah persyaratan administrasi pendirian Pertashop, termasuk biaya administrasi pembuatan depot BBM kelak. “Pihak Pertamina sudah setuju, bahkan kita sudah bayar tobong Pertashop,” beber Adi merujuk koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbagut di Medan.
Tahap awal, seperti skenario di tahun lalu, Pertashop akan menjual Pertamax. Jika terealisasi, Pertashop di Teluk Sasah bakal menjadi satu dari puluhan Pertashop kelolaan BUMDes di Kepri. Sebab, berdasarkan data Dinas PMD Dukcapil Kepri, hingga akhir tahun lalu, tercatat telah 30-an BUMDes mengajukan dan penjajakan ke Pertamina berinvestasi ke Pertashop.
“Sebagian besar dari Lingga,” ungkap Sardison, Kepala Dinas PMD Dukcapil Kepri, saat itu. Kini Kepala BPSDM Kepri. Selain mengurus desa, Dinas PMD Kepri bersama hirarki serupa di kabupaten, juga membina pengembangan BUMDes. Di Kepri, BUMDes terbilang calon investor Pertashop paling antusias.
Data terakhir, pengajuan dari mereka sepertiga jumlah kuota Pertashop di Kepri. Fahrizal Imaduddin, Sales Area Manager Pertamina Kepri, sebelum berpindah tugas ke Jakarta, menyebut 140 titik kuota Pertashop dan tersebar di tujuh kabupaten/kota di Bumi Segantang Lada. Bersama dengan calon investor lainnya, sebut Fahrizal, tercatat 28 Pertashop dalam proses administrasi dan pendirian.
Jumlah itu, lanjut dia, di luar empat telah beroperasi di Batam dan Bintan. Dua Pertashop di Bintan, satu berlokasi di Jalan Gesek, Kelurahan Toapaya Asri dan, satunya lagi, Desa Sri Bintan. Keduanya berada di Jalan Lintas Timur, alias jalan lama sebagai pembanding Jalan Lintas Barat.
Kedua jalan lintas itu, sama-sama, berakhir di Tanjung Uban, dan Pelabuhan Roro di situ menjadi jembatan ke Batam. Di Pinang-Bintan, menurut Reiza Sales Branch Manager Pertamina Tanjungpinang-Bintan, akhir tahun lalu, tercatat 22 dalam proses, termasuk berlokasi di Dompak dan Senggarang, masing-masing, pusat perkantoran Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang.
Terpisah, Nur Imam Mohamad, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbagut belum merespon soal jumlah keseluruhan Pertashop di Kepri telah beroperasi hingga Oktober 2022, saat dikonfirmasi per WA secara terpisah, hingga tenggat penulisan.
Jalur Emas BBM
Sejak tahun 2020, seiring kebijakan Pertashop satu desa satu outlet, Pertamina telah bolak-balik survei ke sejumlah titik di Bintan. Selain Jalan Lintas Timur dan Jalan Lintas Barat, jalan penghubung ke kawasan industri Lobam juga masuk radar kriteria pendirian Pertashop, yakni lalu lalang kendaraan di atas 100 unit per hari.
Desa Teluk Sasah berada di jalur ke Lobam. Selain alasan kawasan industri Lobam, Desa Teluk Sasah seperti juga desa di sepanjang jalan ke lokasi industri terbesar di Bintan, juga telah padat penduduk. Ibarat bebek menemukan kolam, BUMDes Teluk Sasah langsung menyambar ketika Pertamina membuka peluang Pertashop di Bintan.
Bagi Pertamina, BUMDes Mitra Perdana kelolaan Desa Teluk Sasah, mitra strategis penetrasi Pertashop ke Bintan. Bagi BUMDes, seperti diakui Adi, Pertashop bakal menjadi lini bisnis baru dari sekian jenis usaha kelolaan mereka. Saat ini, BUMDes memiliki usaha persewaan kios usaha, lokasinya menyatu dengan kantor BUMDes, berupa pujasera di dekat persimpangan ke Lobam.
Lokasi Pertashop dekat dengan kawasan itu. Selain usaha sewa kios, BUMDes juga mengelola persewaan tenda hajatan, kemudian sewa mesin jahit dan angkutan carteran dengan menyedikan satu unit lori alias truk. Usaha kelolaan mereka berkembang, terbukti mereka menjadi satu dari sekian BUMDes di Bintan berstatus berkembang, dengan bukti telah menyetor pemasukkan ke kas desa melalui PADes.
Data Dinas PMD Kepri tahun 2020, di Bintan kontribusi BUMDes ke PADes berkisar mulai sejutaan hingga puluhan juta. Usaha wisata menjadi penyumbang terbesar PADes dari BUMDes. Dari 34 BUMDes di Bumi Bentan, sebagian besar berstatus dasar. Hanya delapan saja, termasuk Mitra Perdana berstatus Berkembang, status kedua tertinggi setelah Maju.
Alasan BUMDes setahun lalu berminat investasi ke Pertashop lantaran peluang bisnisnya prospektif, dan memberikan imbalan usaha lebih besar dibanding SPBU, meskipun sama-sama menjual BBM non subsidi. Informasi terhimpun, jika SPBU keuntungan per liter Rp 450, Pertashop laba Rp 850 per liter.
Ekonomi Lokal
Adi sebelumnya mendaku, sebelum berikhtiar dengan Pertashop, dia telah berkomunikasi dengan sesama BUMDes lainnya. Lantaran dikalkulasi prospek, pihaknya meyakinkan desa membuka Pertashop saat itu.
Dalam benak dia saat itu, Pertashop bakal membuka peluang kerja bagi warga setempat. Setidaknya diperlukan tiga tenaga kerja, dua sebagai karyawan Pertashop. “Satu tenaga Linmas (keamanan Pertashop) dari warga sini,” beber dia setahun lalu.
Dibanding usaha lain, Pertashop meskipun padat modal terhitung lebih cepat perputaran omzet. Sehingga secara teori, lebih cepat balik modal. Dengan jumlah SPBU di Bintan, terutama di sekitar lokasi, terbatas, dan kebutuhan BBM tinggi terhitung masuk akal kalkulasi BUMDes mencoba peruntungan di Pertashop.
Sebagai gambaran, Pertashop di Jalan Gesek, di awal-awal setelah buka usaha, setiap hari nyaris tak pernah sepi pembeli. “Setiap hari rata-rata bisa jual 200 liter,” kata petugas Pertashop di lokasi, beberapa waktu lalu.
Kecuali tujuan ke Tanjung Uban dan perkantoran pemerintah, Jalan Lintas Timur lokasi Pertashop berdiri tak sepadat dulu. Beda dengan Teluk Sasah. Lokasi nantinya terhitung tak pernah sepi hilir mudik pekerja industri. “Kita berharap nantinya dapat menyumbang pemasukan ke PADes,” kata Adi.
Kendati menjanjikan, ikhtiar merealisasikan Pertashop tak semudah membalikkan telapak tangan. Terbukti, PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumbagut tahun ini kembali menargetkan 1.400 titik Pertashop, termasuk rencana Pertashop urung terealisasi di tahun lalu, lantaran sejumlah kendala.
Hingga Februari 2022, baru 650 titik terealisasi, termasuk di Kepri. Meski demikian, jika merujuk data tahun lalu, dibanding kabupaten/kota lainnya, Pertashop di Pinang-Bintan terbilang paling banyak. Padahal, sekadar gambaran, skema investasi termurah Pertashop di kisaran Rp 250 juta, belakangan menjadi Rp 230 juta.
Sumbang Ke APBD
Kabar baiknya, Pertamina tidak lepas tangan. Menggandeng perbankan di Himbara, Pertamina menyediakan skema kredit kepada peminat Pertashop, termasuk BUMDes, terutama kepentingan penambahan titik usaha baru dengan plafon hingga Rp 250 juta, atau senilai pendirian satu Pertashop baru.
Sedangkan BUMDes sendiri, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes juga memungkinkan mengakses permodalan ke pihak ketiga. Kepala Dinas PMD Disdukcapil Kepri, Misni tak menampik skenario itu. Bahkan, Pemprov Kepri disebut-sebut tengah mewacanakan skema “Satu BUMDes Satu Usaha Unggulan”, meskipun belum terealisasi.
Terbaru, lanjut Misni, mendukung permodalan BUMDes, dengan skema hibah bersaing, Pemprov Kepri melalui Dinas PMD Disdukcapil memberikan dukungan permodalan. “Pemprov berikan reward berupa bantuan modal kepada tiga BUMDes terbaik di setiap kabupaten,” beber Misni, akhir Juli.
Bagi Pemprov, hadirnya Pertashop juga membantu kinerja kas daerah. Apalagi di Kepri, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bermotor dan turunannya, termasuk Pajak BBM. Anjar Wijaya, Kabid Pendapatan BP2RD, dulu Dispenda, mengamini kondisi itu. Bahkan, bagi hasil Pajak BBM di tahun 2021 melesat dibanding dua tahun sebelumnya, 2019-2020.
Seperti Natuna dan Lingga, data BP2RD Kepri, tahun 2021 bagi hasil Pajak BBM mereka, masing-masing, Rp 21,105 miliar dan Rp 36,589 miliar. Khusus Natuna, tahun 2019-2020, masing-masing, sebesar Rp 25,370 miliar dan Rp 25,615 miliar. Praktis terjadi lonjakan dana segar ke kas daerah.
Tahun 2020, awal pandemi COVID-19, dana bagi hasil Pajak BBM seluruh kabupaten/kota di Kepri turun. Sebagai informasi, kabupaten/kota berhak 70 persen dana bagi hasil Pajak BBM, dan Pemprov sebesar 30 persen. Pajak BBM dipungut dengan persentase tertentu dari setiap liter transaksi BBM non subsidi seperti Pertamax.
“(Sesuai) volume jenis BBM terkena PBBKB dan dilaporkan ke kita,” sebut Anjar, September lalu, merujuk Pemprov Kepri melalui BP2RD hanya menerima Pajak BBM dari Pertamina sebagai pihak pemungut pajak tadi. Dengan kapasitas fiskal terbatas, bagi hasil Pajak BBM ke kabupaten/kota tadi berkontribusi, secara proporsional, ke APBD masing-masing.
Menggandeng Kemendagri, PT Pertamina lewat Pertashop berikhtiar membantu APBD di daerah, dengan mengadopsi skema serupa, lewat kebijakan Satu Desa Satu Pertashop, namun belakangan muncul banyak kendala, termasuk urusan perizinan Badan Usaha Desa.
Boleh jadi, meskipun Adi tak mengungkapkannya, BUMDes Teluk Sasah memilih menunda setahun ikhtiar Pertashop demi kepastian usaha, meskipun urusan permodalan bukan persoalan bagi mereka. “Untuk modal, kita ambil dari ADD (Alokasi Dana Desa) dan sebagian dari Dana Desa,” kata Adi saat itu. (*)