Rekrutmen Pegawai PPPK (Kepri), BKN: Pendataan KDH Tanggung Jawab!
angkaberita.id - Kendati nilai kelulusan telah diturunkan, BKN mengaku banyak tenaga honorer tetap tak lulus seleksi penerimaan PNS. Anehnya, setiap tahun jumlah mereka terus bertambah, terutama di daerah.
Kepala BKN menyentil kepala daerah (KDH), sesuai UU ASN, sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar ikut turun mengurus soal itu. Setidaknya dengan mengerem kebijakan rekrutmen. Sebab, meskipun sejak 2005 terbit kebijakan pembatasan honorer, namun nyatanya jumlah mereka terus membengkak.
"Fokus penyelesaian honorer ini telah dilakukan sejak tahun 2005 hingga saat ini, namun jumlah ada terus meningkat bukannya berkurang," ungkap Plt Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, seperti dilansir merdeka.com, Kamis (22/9/2022).
Sejak 2005 hingga 2013, lanjut dia, BKN telah mengangkat 1.072.092 honorer menjadi PNS dengan seleksi berpayung Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012. Kepada KDH, Bima berharap komitmen mereka sebagai PPK, khususnya selama pendataan tenaga non ASN sekarang.
Kepada mereka, BKN juga menyaratkan KDH mengisi Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPJM). Jika jumlah tenaga non ASN terdata dan dilaporkan tidak benar, hukum akan menjemput mereka. BKN meminta Pemda mengumumkan ke publik proses pendataan tadi.
Kuota Kepri
Pendataan terbagi dua, yakni Kelompok 1 (K-1) mereka mengikuti tes dan sudah lulus serta ada formasinya. Kemudian Kelompok 2 (K-2) tenaga non ASN hasil pendataan tengah berlangsung sekarang ditambah jumlah tenaga honorer terdata di database BKN.
Terpisah, MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas mengaku pihaknya tengah mengebut rekrutmen pegawai PPPK tahun ini. Tak hanya tenaga kesehatan dan pendidikan, tapi juga tenaga teknis lainnya. "Saya bersama instansi lain terkait akan mengakselerasi penyelesaian tenaga honorer lainnya, selain guru dan nakes," janji dia, seperti dikutip JPNN, Senin (19/9/2022).
Terbaru, KemenPAN RB dan BKN dikabarkan telah menyerahkan formasi dan kuota ke masing-masing BKD di Tanah Air pada pertemuan di Jakarta, 13 September kemarin. Seorang tenaga honorer di Pemprov Kepri mengaku juga mendengar kabar itu.
Namun, dia hanya fokus mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu, sesuai tenggat BKN, Kepri membuka seleksi pegawai PPPK akhir September 2022. "Kabarnya sudah turun kuotanya," kata pegawai honorer OPD Pemprov telah ikut pendataan tenaga non ASN itu.
(*)