Kursi Gubernur Anies, Kenapa DPRD Jakarta Kesengsem Jebolan KDH Kepri?

Kursi Gubernur Anies, Kenapa DPRD Jakarta Kesengsem Jebolan KDH Kepri?

angkaberita.id - Syarat sukses menjadi penjabat KDH nyambung dengan legislatif, alias DPRD setempat. Khusus penjabat Gubernur DKI Jakarta, dia harus dapat bekerjasama dengan "penguasa" Kebon Sirih.

Syarat tadi melengkapi keharusan berstatus ASN di jabatan pimpinan tinggi madya, alias eselon I di Kementerian dan atau Sekdaprov. Sebab, nanti begitu menjabat KDH harus mampu mengelola 32 urusan pemerintahan di Pemprov DKI Jakarta. Level kompetensi teknis meniscaya.

Tapi, tanpa pemahaman tantangan Jakarta dan konstelasi politik di DPRD, kompetensi tadi seperti masakan kurang garam. Sebab, Penjabat menduduki jabatan politik. Sehingga harus punya pengetahuan konstelasi politik dan trik merangkul DPRD.

"Kalau dewan itu menurut saya, sebagai Plt Gubernur dulu, itu tak anggap kayak istri saya di kantor, jadi suami istri hubungannya itu (Pj Gubernur dengan DPRD). Jadi ke depan, Pj hari pertama harus sudah merangkul dewan," ungkap Soni Sumarsono, mantan Dirjen Otda Kemendagri sekaligus Penjabat KDH Jakarta 2016-2017.

Kuda Hitam Bahtiar

Selasa (13/9/2022), DPRD Jakarta telah menetapkan tiga nama usulan Pj Gubernur DKI ke Mendagri. Yakni, Heru Budi Hartono Kepala Sekretariat Presiden. Kemudian Sekdaprov Marullah Matali, dan Bahtiar Baharuddin Dirjen Politik Kemendagri.

Nanti Presiden Jokowi akan memilih satu nama dari tiga nama usulan Kemendagri. Penjabat Gubernur Kepri 2020, Bahtiar terhitung kuda hitam. Kenapa? Karena dapat menjadi jalan tengah bagi DPRD Jakarta. Berikut rekam jejak ketiganya:

Heru Budi Hartono

Sebelum menjabat Kepala Sekretariat Presiden, Heru bukan nama asing di Pemprov DKI. Dia telah malang melintang di penugasan birokrasi Jakarta. Awalnya staf khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993, hingga akhirnya Walikota Jakarta Utara tahun 2014. Tahunn2015, menjabat Kepala BKAD alias bendahara pengeluaran Pemprov DKI.

Bahtiar Baharuddin

Kini menjabat Dirjen Politik Kemendagri, lulusan STPDN 1995 berkarir di Kemendagri, termasuk Kasubdit Ormas Dirjen Politik Dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Namanya tenar setelah menjabat Kapuspen Kemendagri sebelum ditugaskan menjadi Penjabat Gubernur Kepri di Pilgub 2020.

Marullah Matali

Kiprah birokrasi Marullah di tahun 1996 menjadi ASN Pemprov. Lama bertugas di Biro Bina Mental Spiritual Pemprov, kemudian menjabat Kabiro Pendidikan dan Mental. Karirnya moncer di zaman Gubernur Anies Baswedan.

Seperti menduduki Asisten Deputi Gubernur. Tahun 2018 menjabat Walikota Jakarta Selatan. Sejak Januari 2021 menjadi ASN pemuncak di Pemprov DKI menggantikan Sekdaprov Saefullah. Nama terakhir meninggal akibat COVID-19. Marullah menyisihkan 17 nama lelang jabatan Sekdaprov.

Bahtiar berpeluang menyodok lantaran, pertama, belakangan muncul. Sehingga dianggap figur alternatif, setelah Heru dianggap orang Istana atau kubu PDIP. Kemudian Marullah orang Gubernur Anies dan koalisi PKS Cs. Status lulusan STPDN juga menjadi nilai plus minus Bahtiar. Sebab, seperti disinggung petinggi DPRD, Pemprov terbelah birokrat STPDN dan non STPDN.

(*)